Ada, Tidak Terasa

Oleh : Toto Izul Fatah

ADA kepala daerah yang baru beberapa bulan menjabat, tetapi gaung kerjanya sudah terdengar ke mana-mana. Ada pula yang sudah lebih dari setahun memimpin, namun kesan yang tertinggal justru belum berasa.

Tak ada gebrakan besar, tak ada tanda tangan kebijakan yang kuat, tak ada energi kepemimpinan yang membuat rakyat merasa sedang dipimpin oleh sosok yang hadir.

Di titik itulah nama Asep Japar, Bupati Sukabumi yang definitif sejak 20 Februari 2025, layak dibaca secara lebih kritis. Meskipun, saya harus tetap fair dan adil, karena tidak semua problem Sukabumi hari ini lahir di eranya.

Adapun yang mulai dipersoalkan publik saat ini, bukan sekadar hasil kerja, melainkan hilangnya pesona kepemimpinan itu sendiri.

Secara administratif, Asep Japar tentu tidak bisa dituduh datang tanpa agenda. Ia memaparkan 11 program prioritas RPJMD 2025–2029, dan sejak awal menempatkan pemulihan pascabencana serta infrastruktur sebagai bagian dari prioritas pembangunan.

Di atas kertas, itu tampak menjanjikan. Tetapi politik lokal tidak pernah diukur dari kertas. Rakyat tidak hidup di dalam RPJMD. Rakyat hidup di jalan yang rusak, di lingkungan yang kotor, di pelayanan yang lambat, di pengangguran yang tak kunjung mengecil, dan di perasaan bahwa pemerintah lebih pandai menjelaskan daripada menyelesaikan.

Maka pertanyaan yang wajar diajukan ialah: mengapa setelah lebih dari setahun, pemerintahan Asep Japar masih lebih terasa sebagai niat yang diumumkan, bukan perubahan yang dirasakan?

Kritik itu menjadi sahih dan absah justru karena datang dari pengakuan pemerintah sendiri. Pada April 2026, Asep Japar mengakui bahwa kritik masyarakat terhadap infrastruktur jalan semakin tinggi, diperkuat oleh banyaknya keluhan warga di media sosial dan media massa.

Sehingga, ia sampai harus meminta Dinas PU lebih responsif dan ikut memberi penjelasan kepada publik. Pengakuan ini penting, karena memperlihatkan bahwa problemnya bukan ilusi lawan politik.

Problemnya nyata: ada jarak antara pemerintah dan pengalaman sehari-hari warga. Ketika seorang bupati perlu menegaskan bahwa “PU tidak diam,” itu berarti di mata publik sudah terlanjur tumbuh kesan bahwa pemerintah kurang cepat, kurang terasa, dan kurang meyakinkan.

Masalahnya tidak berhenti pada jalan. Dalam urusan sampah, gambarnya juga tidak terlalu menggembirakan. Evaluasi 2025 yang dikutip Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan layanan pengangkutan sampah di Kabupaten Sukabumi baru menjangkau 36 dari 47 kecamatan, serta 154 desa dari 381 desa dan 5 kelurahan.

Itu berarti cakupan layanan masih jauh dari utuh. Di saat yang hampir sama, publik juga masih disuguhi pemandangan kawasan wisata pesisir seperti Pantai Karanghawu yang dikepung sampah selepas libur Lebaran 2026.

Maka, bila masyarakat menilai pemerintah daerah belum cukup responsif terhadap problem mendasar seperti sampah, kritik itu bukan tuduhan kosong. Ia bertumpu pada fakta bahwa tata kelola kebersihan masih meninggalkan lubang besar dalam pelayanan publik.

Ukuran lain yang membuat kritik kepada Asep Japar patut diperhatikan adalah indikator makro daerah yang belum cukup mengesankan.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukabumi pada 2024 tercatat 7,11 persen. Angka ini lebih tinggi daripada Kabupaten Bandung 6,36 persen, Cianjur 5,99 persen, dan jauh di atas Tasikmalaya 3,74 persen.

Pada sisi kualitas pembangunan manusia, IPM Kabupaten Sukabumi tahun 2024 berada di 71,83, masih di bawah Kabupaten Bandung 74,27 dan Kabupaten Bogor yang berada di kisaran lebih tinggi. Sementara persentase penduduk miskin 2025 di Kabupaten Sukabumi masih 6,26 persen.

Angka-angka ini tidak bisa seluruhnya dibebankan pada Asep Japar, karena sebagian merupakan warisan struktural. Tetapi angka-angka itu cukup untuk menunjukkan bahwa Sukabumi belum tampil sebagai daerah yang sedang melompat. Ia masih tampak sebagai daerah yang berjalan, tetapi belum berlari.

Di sinilah letak soal utamanya: Asep Japar tampak lebih sebagai administrator daripada akselerator. Ia terlihat memimpin rapat, mengingatkan ASN, menekankan disiplin, mendorong evaluasi APBD, dan menyerukan optimalisasi PAD. Semua itu penting.

Namun, kepala daerah tidak dikenang karena kalimat-kalimat administratif. Ia dikenang karena keberanian memilih satu masalah pokok, menyerangnya secara serius, lalu membuat rakyat melihat hasilnya dengan mata telanjang.

Sayangnya, sampai hari ini, publik masih sulit menunjuk satu legacy awal Asep Japar yang benar-benar menonjol. Belum ada kebijakan khas yang melekat kuat di benak warga sebagai pembeda antara era sebelum dan sesudah ia memimpin.

Lalu, apa penyebabnya? Kemungkinan pertama adalah kepemimpinan yang terlalu birokratis. Asep Japar seperti memimpin dengan logika dokumen, bukan logika pukulan politik-administratif.

Ia paham prioritas, tetapi belum terlihat sanggup mengubah prioritas itu menjadi simbol keberpihakan yang konkret dan cepat.

Dalam situasi daerah yang sarat masalah, pendekatan yang terlalu administratif sering melahirkan kesan dingin: pemerintah terlihat tertib, tetapi tidak terasa menyala.
Kemungkinan kedua adalah komunikasi publik yang lemah.

Seorang kepala daerah pada era sekarang tidak cukup hanya bekerja; ia harus membuat rakyat paham bahwa ada pekerjaan yang sedang dan sudah dituntaskan.

Kemungkinan ketiga adalah teamwork pemerintahan yang belum padu. Ketika bupati harus berulang kali menekankan disiplin ASN, responsivitas dinas, dan sinergi antarsektor, publik boleh membaca bahwa mesin pemerintahan belum sepenuhnya bekerja dengan irama yang sama.

Seorang kepala daerah tidak diukur hanya dari kapasitas pribadi, tetapi dari kemampuannya membuat semua perangkat di bawahnya bergerak cepat, serempak, dan peka terhadap denyut masalah rakyat.

Kalau keluhan tentang jalan, sampah, dan pelayanan tetap keras terdengar, maka yang layak dipersoalkan bukan hanya kinerja dinas, tetapi juga otoritas kepemimpinan bupatinya.

Kemungkinan keempat adalah keterbatasan fiskal, tetapi ini tidak boleh menjadi tameng abadi. Asep Japar memang telah menyinggung bahwa perubahan APBD 2025 diprioritaskan untuk belanja wajib dan mengikat, termasuk gaji dan tunjangan pegawai, di samping beberapa program prioritas.

Artinya, ruang geraknya memang sempit. Tetapi justru pada saat ruang fiskal sempit itulah mutu kepemimpinan diuji.

Kritik paling keras kepada Asep Japar bukanlah bahwa ia tidak bekerja sama sekali. Kritik paling keras kepadanya adalah bahwa ia belum berhasil menghadirkan rasa dipimpin.

Sukabumi seperti punya pemerintah, tetapi belum sepenuhnya punya kepemimpinan yang menggugah.

Ada jabatan, ada agenda, ada rapat, ada pidato, ada penjelasan. Tetapi yang belum cukup terlihat adalah keberanian, kecepatan, dan sentuhan yang membuat rakyat berkata: “Ya, ini pemimpin yang hadir.”

Asep Japar masih punya waktu untuk membalikkan keadaan. Tetapi waktunya tidak panjang. Ia harus segera memilih dan melangkah seperti pilihan dan langkah cepat yang dimbil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Kalau tidak, Asep Japar akan dikenang bukan sebagai bupati yang gagal total, melainkan sebagai sesuatu yang kadang lebih menyakitkan dalam politik, yaitu pemimpin yang ada, tetapi tak terasa.(*)

Penulis

Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA