Aliansi Kaum Muda Sukabumi Melawan Soroti Krisis Transparansi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah

Sukabumi — Pada Rabu, 15 April 2026, bertempat di Cafe Kenanga Selabintana, Aliansi Kaum Muda Sukabumi Melawan menyelenggarakan konsolidasi dan diskusi publik yang menyoroti krisis transparansi informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu titik lemah dalam tata kelola pemerintahan sekaligus ancaman serius terhadap ketahanan nasional.

Diskusi ini mengupas secara tajam kondisi objektif Pemerintah Daerah kabupaten Sukabumi yang dinilai masih lemah dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

Minimnya akses terhadap dokumen perencanaan, realisasi anggaran, hingga tindak lanjut hasil pengawasan menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum dijalankan secara optimal.

Kondisi ini diperparah dengan belum maksimalnya peran perangkat daerah dalam menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan dapat diakses publik secara luas.

Dalam forum tersebut, ditegaskan bahwa lemahnya transparansi bukan hanya persoalan administratif, tetapi mencerminkan persoalan struktural dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Kurangnya keterbukaan membuka ruang terjadinya maladministrasi, memperbesar potensi penyimpangan, dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya tata kelola pemerintahan yang baik .

Aliansi Kaum Muda Sukabumi Melawan menilai bahwa Pemerintah Daerah Sukabumi belum menempatkan keterbukaan informasi sebagai prioritas utama dalam pelayanan publik. Informasi yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru masih terkesan dibatasi, sehingga partisipasi publik tidak berjalan secara substantif.

Kawan-kawan Aliansi menegaskan bahwa kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan relasi antara pemerintah dan masyarakat, di mana informasi dikelola secara eksklusif oleh birokrasi. Akibatnya, berbagai potensi penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan menjadi sulit terpantau dan cenderung tidak tersentuh.

Diskusi publik ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran kritis bahwa transparansi adalah fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan demokratis. Tanpa keterbukaan, maka mekanisme pengawasan publik akan kehilangan daya tekan.

Salah satu KASUBDIT LEMHANAS Dalam perspektif strategis, memberikan pandangan bahwa transparansi informasi publik memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan nasional. Lemhannas memandang bahwa tata kelola pemerintahan yang tertutup berpotensi melemahkan dimensi ketahanan sosial dan politik.

Ketika akses informasi dibatasi, ruang bagi ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara akan semakin besar. Hal ini berpotensi memicu disintegrasi sosial, memperlemah legitimasi pemerintah, serta menciptakan kerentanan dalam stabilitas nasional.

Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik harus mampu menghadirkan sistem yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Koordinator Aliansi Kaum Muda Sukabumi Melawan, Vicran, secara tegas menyampaikan kecaman terhadap lemahnya tata kelola transparansi yang berimplikasi pada munculnya indikasi maladministrasi atau bahkan penyelewengan kewenangan di lingkungan Pemerintah Daerah Sukabumi.

Vicran menyoroti bahwa berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta beberapa pengadaan yang nilainya fantastis dan tidak selaras dengan prinsip efisiensi seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera berbenah, bukan justru setiap keritik saran dan partisipasi kami sebagai masyarakat malah diabaikan tanpa kejelasan dan tindak lanjut.

Menurutnya, pola pengelolaan yang tidak transparan hanya akan memperkuat dugaan adanya praktik penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan kepentingan publik.

“Ketika temuan BPK atau data publik yang diketahui masyarakat tak bisa di per tanggung jawabkan sampai tidak ditindaklanjuti secara terbuka dan akuntabel, maka yang terjadi adalah pembiaran terhadap potensi mal administrasi dan penyalahgunaan. Ini bukan hanya kegagalan administratif, tetapi bentuk ke tidak pedulian pemerintah daerah terhadap prinsip Good Governace,” tegas Vicran.