Angka Sengketa Kemarahan

PAGI ini saya membaca opini sengketa. Terdorong usai membaca Grup WhatsApp. Ya lupakan. Saya menarawang pekan itu di Islamabad, para diplomat Amerika Serikat dan Iran duduk hampir tanpa jeda. Dua puluh satu jam. Ruang perundingan itu seperti ruang ICU politik: tegang, dingin, minim senyum.

Setiap kata diukur seperti dosis obat. Bisa menyelamatkan, bisa membunuh harapan. Mereka datang dengan satu misi besar: menghentikan konflik, menambal kembali kepercayaan yang sudah lama retak.

Tapi seperti banyak perundingan besar sebelumnya, mereka pulang tanpa kesepakatan. Di ujung maraton diplomasi itu, satu titik krusial muncul: uranium. Tepatnya pengayaan uranium.

Amerika ingin Iran berhenti 20 tahun. Iran menjawab: lima tahun. Dua angka itu tampak sederhana. Tapi di situlah seluruh pembicaraan runtuh. Bukan sekadar selisih 15 tahun. Itu perbedaan cara melihat masa depan.

Washington melihat 20 tahun sebagai waktu cukup untuk “melumpuhkan” kemampuan nuklir Iran. Teheran melihat 5 tahun sebagai bukti itikad, tanpa kehilangan kedaulatan.

Meja perundingan pun berubah jadi medan tarik-menarik kehendak. Tak sepakat, mereka pulang dengan hati panas. Sampai Donald Trump pun mengancam macam-macam.

Masalahnya terdengar teknis: uranium. Tapi seperti kopi pahit tanpa gula, di balik istilah ilmiah itu tersembunyi rasa getir geopolitik. Uranium bisa menyalakan lampu rumah. Tapi juga bisa mematikan peradaban dalam satu tombol.

Kita pun jadi ingat: di Indonesia, kita pernah melakukan perubahan besar karena kemarahan. Tahun 1998. Reformasi.

UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945 pun diubah. Salah satunya soal Pilpres. Kita memilih sistem popular vote: siapa suara terbanyak, dialah pemenang. Demokratis, katanya.

Tapi mari jujur. Sistem itu menguntungkan Jawa. Suku terbesar. Data BPS tahun 2000 jelas: Jawa 41,65 persen. Sunda 15,41 persen. Madura 3,37 persen. Minang 2,72 persen. Betawi 2,51 persen. Bugis 2,49 persen. Sisanya tersebar.

Artinya, Pilpres kita cenderung melahirkan single ethnic dominator. Sama seperti demokrasi di Afrika yang sering berujung perang etnis. Demokrasi kehilangan rohnya: keadilan.

Demokrasi tanpa keadilan hanyalah angka. Seperti uranium tanpa kendali: berbahaya.

Sudah saatnya kita jujur. Sistem kemenangan Pilpres harus mempertimbangkan demografi dan luas wilayah. Minoritas pun harus dihargai. Mereka menyumbang wilayah besar untuk NKRI.

Karena roh demokrasi itu bukan sekadar suara terbanyak. Roh demokrasi adalah keadilan.

Dan keadilan itu, seperti listrik dari uranium: harus diatur, harus dikendalikan. Kalau tidak, ia bisa jadi bencana.(*)