Kasus Kekerasan Anak Jadi PR Besar, Bupati Sukabumi: Jangan Ada Lagi Korban

SUKABUMI — Maraknya kasus kekerasan seksual, pelecehan, hingga rudapaksa terhadap anak yang belakangan mencuat di Kabupaten Sukabumi menjadi perhatian serius pemerintah daerah.Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengaku prihatin atas masih terjadinya berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya sendiri.

“Pemerintah daerah tentu sangat prihatin. Karena itu kami terus melakukan sosialisasi kepada aparat di tingkat kecamatan, desa, hingga melalui pertemuan dengan para alim ulama agar kejadian seperti ini tidak terus berulang. Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan,” ujar Asep Japar.

Ia menegaskan, upaya pencegahan dilakukan melalui edukasi agar masyarakat semakin memahami pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bupati berharap keterlibatan seluruh elemen masyarakat mampu mempersempit ruang terjadinya kekerasan di lingkungan keluarga maupun sosial.

Menanggapi sorotan mengenai dugaan keterlambatan penanganan psikologis terhadap korban, Asep Japar memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan layanan pendampingan melalui instansi terkait.

“Kita memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Dinas Kesehatan yang memberikan penanganan sesuai kebutuhan korban. Mudah-mudahan kondisi seperti itu tidak terjadi lagi,” katanya.

Bupati menilai meningkatnya perhatian publik terhadap kasus kekerasan anak menjadi pekerjaan rumah besar.

Predikat Kabupaten Layak Anak menurutnya bukan sekadar penghargaan, melainkan tanggung jawab nyata untuk melindungi setiap anak. Ia juga mengapresiasi peran media yang aktif mengungkap kasus-kasus yang belum terpantau pemerintah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengajak masyarakat agar tidak takut melaporkan setiap tindakan kekerasan terhadap perempuan maupun anak.

“Kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga ataupun terhadap anak, jangan takut untuk melapor. Dengan begitu pemerintah bisa segera memberikan tindakan yang sesuai,” ujarnya.

Budi menambahkan, pembahasan Raperda Perlindungan Anak merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan yang lebih kuat.

“Persoalan ini memang tidak bisa langsung hilang seketika, tetapi kami terus berupaya agar kasus-kasus seperti ini semakin berkurang,” tandasnya.(ndi/d)