Kawal Setiap Rupiah APBN: Kementerian ATR/BPN Perketat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat benteng integritas dalam tata kelola keuangan negara. Melalui langkah strategis, kementerian ini mewajibkan seluruh jajaran pengelola anggaran di daerah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas, guna meminimalisir konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

Dalam Webinar Nasional yang digelar Kamis (05/03/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, memberikan peringatan keras kepada ratusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja (Satker) di seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuntut transparansi mutlak.

“Ketika diamanahkan untuk mengelola setiap rupiah dari APBN, kita harus memegang prinsip transparansi. Kita harus menghindar dari konflik-konflik kepentingan,” tegas Dalu Agung Darmawan di hadapan 820 peserta daring.

Transformasi ini bukan sekadar imbauan, melainkan bentuk kepatuhan terhadap regulasi terbaru. Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN, Awaludin, menjelaskan bahwa penguatan kompetensi ini merupakan mandat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025.

Berdasarkan aturan tersebut, setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diwajibkan mengantongi sertifikasi kompetensi sesuai dengan tipologi pekerjaannya. Untuk memfasilitasi hal ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN akan bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Sertifikasi ini menjadi pedoman utama agar fungsi perpanjangan tangan KPA berjalan tepat dan sesuai aturan. Kami mengimbau jajaran untuk memahami klasifikasi sertifikasi A, B, hingga C yang disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan,” ujar Awaludin dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi webisite Kementerian ATR/BPN.

Salah satu poin menarik yang diangkat oleh Sekjen Dalu adalah pentingnya pemahaman ilmu transparansi bagi tim swakelola. Selama ini, keterpisahan antara penyedia dan tim swakelola sering kali menjadi celah inefisiensi. Ke depan, integrasi antara keduanya harus diperkuat agar pelaksanaan kerja di lapangan lebih akuntabel.

“Swakelola juga perlu memahami ilmu transparansi dengan baik agar lebih efisien. Integrasi yang lebih baik antara penyedia dengan swakelola adalah keharusan,” tambahnya.

Sosialisasi yang diikuti oleh hampir seluruh pimpinan Satker di penjuru Indonesia ini tidak hanya berhenti pada paparan materi. Di penghujung acara, diadakan sesi kuis digital untuk mengukur sejauh mana informasi teknis mengenai pengadaan barang dan jasa diserap oleh para pejabat di daerah.

Langkah masif ini menunjukkan bahwa Kementerian ATR/BPN sedang berupaya mengikis stigma birokrasi lama dan bertransformasi menuju sistem pemerintahan yang bersih, modern, dan bebas dari praktik maladministrasi. Dengan sumber daya manusia yang tersertifikasi, diharapkan setiap proyek pengadaan di lingkungan ATR/BPN dapat memberikan dampak nyata bagi pelayanan pertanahan masyarakat tanpa terganjal masalah hukum, pungkasnya. (Den)