Menakar Keadilan Pemimpin: Refleksi Menteri ATR/BPN di Semarang

SEMARANG – Di tengah suasana khidmat menjelang berbuka puasa, sebuah pesan fundamental mengenai etika kekuasaan bergema di Ibu Kota Jawa Tengah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan para pejabat publik bahwa “keadilan” bukan sekadar jargon, melainkan instrumen objektif yang harus bebas dari sentimen pribadi maupun golongan.

Pesan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat menjadi pembicara dalam acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Ketua Komisi II DPR RI di Semarang, Sabtu (07/03/2026).

Di hadapan jajaran kepala daerah se-Jawa Tengah dan tokoh nasional, Nusron menyoroti fenomena “tersesatnya” pengambilan keputusan akibat jeratan emosional.

Menurut Menteri Nusron, tantangan terbesar seorang pemimpin adalah menjaga jarak dengan latar belakang organisasinya, baik itu ikatan kemasyarakatan maupun kemahasiswaan. Ia menilai, objektivitas sering kali luntur ketika seorang pejabat lebih mendengarkan perasaan ketimbang aturan main yang berlaku.

“Kalau kita sedang menjadi pemimpin, maka kata kunci yang paling pertama adalah keadilan. Yang namanya adil tidak boleh prejudice, tidak boleh menggunakan perasaan,” tegas Nusron dalam tausiahnya yang dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN.

Bagi Nusron, definisi keadilan yang paling hakiki dalam birokrasi adalah kehati-hatian. Setiap kebijakan harus diukur dari kemampuannya memberikan kemudahan bagi masyarakat luas, bukan justru mempersulit dengan birokrasi yang berbelit.

Senada dengan prinsip keadilan dalam pelayanan, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, membawa diskursus ini ke ranah teknis pengelolaan negara. Ia menekankan bahwa keadilan bagi rakyat juga berarti efisiensi anggaran.

Rifqinizamy menyoroti ketergantungan fiskal daerah terhadap APBN yang masih sangat tinggi. Baginya, pemerintahan yang adil dan bersih harus mampu menciptakan kemandirian ekonomi di daerah masing-masing tanpa harus selalu menengadah ke pusat. “Sehingga dari hulu sampai hilir kita punya kemandirian. Pada akhirnya, negara kesatuan yang berotonomi itu bisa menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita,” ujar Rifqinizamy.

Acara yang berlangsung hangat ini menjadi titik temu strategis antara eksekutif, legislatif, dan penyelenggara pemilu. Hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, serta para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah.

Kehadiran tokoh-tokoh penting ini, termasuk keluarga besar KAHMI dan HMI, menandakan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Bagi Kementerian ATR/BPN, prinsip keadilan yang ditekankan Menteri Nusron menjadi sinyal kuat bahwa tata kelola pertanahan ke depan akan lebih mengedepankan kepastian hukum yang tidak pandang bulu.

Di akhir sesi, Menteri Nusron yang didampingi jajaran eselon I dan Plt. Kakanwil BPN Jateng, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan momentum Ramadan sebagai ajang refleksi guna menghadirkan birokrasi yang tidak hanya melayani, tapi juga memuliakan masyarakat melalui kebijakan yang aplikatif dan tepat sasaran, pungkasnya. (Den)