Wanita Pertama! Kisah Sushila Karki Jadi PM Baru Nepal, Pimpin Transisi Penting

Fimela.com, Jakarta Sahabat Fimela, Nepal baru saja mencetak sejarah penting dengan penunjukan Sushila Karki sebagai Perdana Menteri (PM) sementara. Penunjukan ini menjadikannya wanita pertama yang memimpin pemerintahan di negara tersebut. Karki resmi dilantik pada 12 September 2025, mengemban tugas berat di tengah harapan besar masyarakat.

Peristiwa bersejarah ini terjadi setelah serangkaian protes anti-korupsi besar-besaran. Protes tersebut dipimpin oleh generasi muda yang dikenal sebagai "Gen Z", yang menuntut perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Penunjukan Karki diharapkan mampu membawa angin segar dan stabilitas politik di Nepal.

Kisah Sushila Karki jadi PM baru Nepal ini menarik perhatian dunia, terutama karena latar belakangnya yang kuat di bidang hukum dan reputasinya yang bersih. Ia diharapkan dapat memimpin transisi pemerintahan dengan integritas tinggi. Mari kita telaah lebih dalam perjalanan dan mandat penting yang diembannya.

Sushila Karki, lahir pada 7 Juni 1952, di Sankarpur, Nepal, tumbuh dalam keluarga petani yang memiliki hubungan dekat dengan Bishweshwar Prasad Koirala, perdana menteri pertama Nepal. Pendidikan awalnya ditempuh di Mahendra Morang College, di mana ia meraih gelar Bachelor of Arts pada tahun 1972. Kemudian, ia melanjutkan studinya di India dan memperoleh gelar Master di bidang ilmu politik dari Banaras Hindu University pada tahun 1975.

Setelah kembali ke Nepal, Karki menyelesaikan gelar sarjana hukum (BL) dari Universitas Tribhuvan pada tahun 1978. Ia memulai karier hukumnya pada 30 Maret 1979, membangun fondasi yang kuat dalam sistem peradilan Nepal. Dedikasinya pada bidang hukum juga terlihat saat ia mengajar di Mahendra Multiple Campus di Dharan dari tahun 1986 hingga 1989.

Selama karier hukumnya, Karki menjabat sebagai presiden Koshi Zonal Bar dari tahun 1988 hingga 1990, serta presiden Biratnagar Appellate Bar dari tahun 2002 hingga 2004. Pengalamannya yang luas dan reputasinya yang tak tercela membawanya meraih gelar pengacara senior pada 19 Desember 2004. Jejak karier ini menunjukkan komitmennya terhadap keadilan dan hukum, yang menjadi modal penting dalam kisah Sushila Karki jadi PM baru Nepal.

Karier yudisial Sushila Karki dimulai ketika ia diangkat sebagai hakim ad hoc Mahkamah Agung Nepal pada Januari 2009, dan posisinya dipermanenkan pada 18 November 2010. Puncaknya, pada Juli 2016, ia membuat sejarah sebagai Ketua Mahkamah Agung wanita pertama di Nepal. Selama masa jabatannya, Karki dikenal karena sikap tegasnya terhadap korupsi dan integritasnya yang tak tergoyahkan.

Ia memimpin beberapa putusan penting yang menunjukkan keberaniannya dalam menegakkan hukum. Salah satu contohnya adalah ketika ia menjatuhkan hukuman kepada seorang menteri yang sedang menjabat, Jaya Prakash Prasad Gupta, atas tuduhan korupsi pada tahun 2012. Keputusan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum di bawah kepemimpinannya.

Karki juga membatalkan penunjukan Jaya Bahadur Chand sebagai Kepala Polisi Nepal oleh pemerintah, yang menyebabkan upaya pemakzulan terhadapnya pada Mei 2017. Meskipun menghadapi tekanan politik, mosi pemakzulan tersebut akhirnya dibatalkan berkat dukungan publik dan putusan Mahkamah Agung. Ia pensiun pada Juni 2017 setelah mencapai usia pensiun wajib, meninggalkan warisan integritas yang kuat.

Penunjukan Sushila Karki sebagai PM sementara terjadi setelah gelombang protes anti-korupsi yang meluas di Nepal, dipicu oleh frustrasi terhadap tata kelola pemerintahan yang buruk dan larangan media sosial. Protes yang dipimpin oleh "Gen Z" ini berpuncak pada pengunduran diri PM K.P. Sharma Oli, menciptakan kekosongan kepemimpinan dan kebutuhan akan figur netral.

Kelompok "Gen Z" secara aktif mencari pemimpin transisi yang memiliki reputasi anti-korupsi dan netralitas. Sushila Karki muncul sebagai kandidat paling disukai setelah pemungutan suara daring di platform Discord oleh para pemimpin "Gen Z". Pemilihannya mencerminkan kepercayaan publik terhadap rekam jejaknya yang bersih dan tegas.

Pada 12 September 2025, Parlemen Federal Nepal dibubarkan, dan Karki dilantik sebagai PM sementara berdasarkan Pasal 61 Konstitusi Nepal, menandai tonggak sejarah sebagai wanita pertama di posisi tersebut. Sebagai salah satu tindakan pertamanya, ia segera membubarkan parlemen dan menjadwalkan pemilihan umum baru pada 5 Maret 2026. Ia juga mengumumkan kabinetnya pada 15 September 2025, menunjuk Kulman Ghising, Rameshwor Khanal, dan Om Prakash Aryal sebagai menteri. Mandat utamanya adalah memulihkan ketertiban, menyelenggarakan pemilihan yang adil, dan memastikan pembangunan Nepal yang berkelanjutan.