Dualisme KNPI Kota Sukabumi, Kubu Tantan Gelar Aksi di Disporapar

SUKABUMI– Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kota Sukabumi kubu Tantan Sutandi menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Sukabumi, Jalan Veteran, Kecamatan Cikole, Senin (20/4/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk tuntutan agar pemerintah daerah bersikap adil dalam pembinaan dan pemberdayaan pemuda di tengah polemik dualisme kepengurusan KNPI. Massa menilai pemerintah cenderung berpihak kepada kubu lain yang dipimpin Nurul Jaman Hadi, yang pada waktu bersamaan tengah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda).

Dalam aksinya, massa sempat terlibat perdebatan dengan pihak Disporapar. Ketegangan terjadi saat tuntutan mereka belum diakomodasi, termasuk desakan agar Kepala Disporapar membuat surat pernyataan terkait sikap pemerintah daerah. Setelah melalui dialog cukup alot, Kepala Disporapar akhirnya menyepakati untuk membuat surat pernyataan sebagaimana diminta peserta aksi.

Ketua DPD KNPI Kota Sukabumi, Tantan Sutandi, menegaskan pihaknya menuntut kesetaraan hak dan kewajiban sebagai bagian dari pemuda Kota Sukabumi.

“Walaupun ada perbedaan dengan kubu lain, kami ingin ini menjadi landasan berorganisasi. Kami menuntut hak dan kewajiban yang sama dari pemerintah daerah, khususnya melalui Disporapar. Harapannya, pernyataan yang sudah disepakati bisa direalisasikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, potensi konflik dan aksi lanjutan tidak dapat dihindari.

“Kalau tidak terealisasi, tentu aspirasi akan terus kami sampaikan. Jangan sampai ada kesan satu pihak diistimewakan, sementara yang lain diabaikan. Ini bisa memicu konflik berkepanjangan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disporapar Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar, menyampaikan pemerintah daerah memahami dinamika yang terjadi dalam tubuh KNPI, termasuk adanya dualisme kepengurusan di berbagai tingkatan.

“Pemerintah daerah sangat prihatin dengan kondisi KNPI saat ini. Di pusat ada dualisme, di provinsi bahkan lebih kompleks. Ini tentu berdampak hingga ke daerah,” ungkapnya.

Rahmat menjelaskan, tuntutan massa aksi pada dasarnya berkaitan dengan permintaan perlakuan yang adil, termasuk soal fasilitasi dan dukungan pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus melalui mekanisme yang berlaku.

“Mereka meminta keadilan perlakuan, dan itu kami pahami. Namun dalam pemerintahan ada mekanisme yang harus dilalui, terutama menyangkut anggaran yang harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi,” jelasnya.