Resmi, Program MBG Dihentikan, Efisiensi Rp3,4 Triliun

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menata ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menghentikan distribusi makanan selama masa libur sekolah. Selain itu, lembaga yang baru berganti pimpinan tersebut juga memangkas insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengevaluasi ribuan dapur MBG, serta menyusun kembali sasaran penerima manfaat dan kebutuhan anggaran tahun depan.

Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk memperbaiki tata kelola program sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran. “Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp3,4 triliun,” kata Agustina dalam taklimat media, Kamis (18/6).

Libur sekolah tahun ini berlangsung pada 22 Juni hingga 13 Juli. Berbeda dengan periode Ramadan lalu yang masih menggunakan sistem bundling, kali ini distribusi MBG dihentikan sepenuhnya sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026. Penghentian distribusi juga berlaku pada hari libur nasional, keagamaan, libur khusus daerah, serta setiap Sabtu dan Ahad.

Agustina menambahkan, selama ini setiap SPPG memperoleh insentif Rp6 juta per hari meski jumlah penerima manfaat belum tentu mencapai target 3.000 orang. Karena itu, insentif dihentikan selama masa libur. Selain efisiensi, BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat. Hingga kemarin, lembaga tersebut telah mengidentifikasi 76 sekolah di Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai tidak lagi memerlukan intervensi program. Anggaran dialihkan ke kelompok yang lebih membutuhkan, seperti sekolah di daerah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Di saat bersamaan, BGN menyiapkan skema klasterisasi dapur berdasarkan jumlah penerima manfaat dan karakteristik wilayah. Skema ini dinilai lebih adil dibanding pemberian insentif seragam Rp6 juta per hari kepada seluruh SPPG.

Namun, kebijakan ini memicu penolakan. Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar demonstrasi di Jakarta dengan membawa peralatan dapur dan membanting ompreng MBG sebagai simbol protes. Mereka menilai program MBG tidak transparan dan rawan korupsi.

“Segera turunkan harga bahan pokok, tepati janji menciptakan lapangan kerja, dan hentikan program bermasalah seperti MBG,” ujar aktivis Mahardika Perempuan, Mutiara Ika Pratiwi.

Sementara itu, Muhammadiyah melalui Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM) menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan MBG secara amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Direktur BPPGM, M. Nurul Yamin, menyatakan bahwa MBG bukan sekadar program penyediaan makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.(lyn/mia/idr/ttg/jpg)