Soal Penertiban Lapak PKL di Bandung, KDM: Terima Kasih Atas Kemarahannya

BANDUNG – Meskipun pembongkaran dengan tujuan penertiban dan penataan kembali lapak pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Jalan Ahmad Yani atau dikenal PKL Cicadas dan di kawasan Cipadung, Kota Bandung, dilakukan dengan humanis tetapi menuai kritik.

Sebagaimana diketahui penertiban lapak PKL Cicadas dan Cipadung, dilakukan oleh instansi (gabungan) dari Pemkot Bandung dan penertiban PKL Cicadas telah rampung pada Selasa (19/5/2026) lalu, kemudian dilanjutkan penertiban lapak PKL di Cipadung.

Bahkan, sebelumnya, Walikota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, proses saat penataan dilakukan secara humanis dan melalui dialog yang cukup panjang bersama para pedagang. Sehingga pembongkaran lapak pun dilakukan secara mandiri oleh para PKL.

Sebab, pendekatan komunikasi menjadi kunci utama keberhasilan penataan di kawasan Cicadas. Sejak awal memilih jalan dialog dibanding langkah represif agar proses berjalan kondusif dan tetap menjaga kepentingan masyarakat kecil, kata Farhan.

“Kalau mau menggusur orang itu harus ngobrol dulu. Memang prosesnya lama tapi hasilnya lebih baik,” ujarnya kutip laman Pemprov Jabar, pada Jumat (22/5/2026)

Namun, belakangan muncul kritik yang berujung kemarahan dari sebagian masyarakat soal penertiban PKL yang berjualan di trotoar di wilayah tersebut, dan hingga kini belum ada informasi pasti penyebab kemarahan masyarakat itu.

Terkait itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi langsung menanggapi kritik dan kemarahan dari sebagian masyarakat tersebut, tanggapan itu ia sampaikan melalui akun media sosialnya (Medsos) yakni TikTok @dedimulyadiofficial, dan dilansir RadarSukabumi, pada Jumat (22/5/2026).

KDM (sapaan akrab Gubernur Jabar), mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan demi menjaga ketertiban, kebersihan, dan hak pejalan kaki atas fasilitas umum. KDM pun memahami kekecewaan masyarakat atas kebijakan pembongkaran lapak PKL di trotoar.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kemarahannya. Kalau jadi pemimpin itu memang tidak pernah berada dalam posisi yang disukai semua,” ujar KDM.

KDM menegaskan, penertiban dilakukan bukan untuk mempersulit pedagang (PKL) melainkan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki. Selain itu, keberadaan lapak di trotoar dinilai mengganggu keterlihatan toko-toko resmi di kawasan tersebut.

“Pedagang kaki lima memang mencari nafkah untuk keluarga, tetapi trotoar bukan untuk pedagang kaki lima. Hak pejalan kaki harus diberikan, hak yang punya toko juga harus terlihat dari depan,” ungkap KDM.

Sementara itu, terkait tuntutan bantuan atau kompensasi bagi pedagang yang terdampak penertiban, KDM menyebut tidak ada aturan yang mewajibkan pemerintah memberikan ganti rugi atas bangunan atau aktivitas usaha yang menggunakan fasilitas umum.

Meskipun begitu lanjutnya, Pemprov Jabar tetap mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan dan kondisi ekonomi bagi para pedagang. ” Tapi, ini pertimbangan ekonomi dan kemanusiaan. Karena itu, siklus ekonominya harus tetap berjalan sebelum mereka (para PKL) mendapat pekerjaan atau usaha lain yang tidak mengganggu fasilitas umum,” kata KDM.

KDM pun menambahkan, bahwa saat ini keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dalam jumlah besar kepada seluruh pedagang (PKL) terdampak.

“Kalau saya harus memberi miliaran rupiah tentu tidak mungkin juga, karena kemampuan keuangan kita terbatas,” pungkasnya. (Ron/*)