BPJS Kesehatan Dorong Layanan Jantung Berbasis Outcome

SUKABUMI – BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan Value-Based Health Care. Pendekatan ini menitikberatkan pelayanan pada hasil kesehatan atau health outcomes, sekaligus mempertimbangkan total biaya sepanjang siklus pelayanan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan transformasi layanan kesehatan menjadi penting di tengah meningkatnya biaya pelayanan. Menurutnya, keberlanjutan Program JKN tidak hanya bergantung pada kemampuan pembiayaan, tetapi juga pada kualitas hasil kesehatan yang diterima peserta.

“Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit,” kata Pujo, Rabu (16/9).

Penyakit jantung menjadi salah satu perhatian BPJS Kesehatan karena tingginya kebutuhan layanan dan biaya yang harus ditanggung Program JKN.

Sepanjang 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan total pembiayaan mencapai sekitar Rp17,35 triliun.

Pujo mengatakan tingginya kebutuhan pelayanan jantung perlu diantisipasi sejak fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Penguatan layanan di tingkat awal dinilai penting untuk mengendalikan faktor risiko sebelum berkembang menjadi kondisi yang membutuhkan penanganan lebih kompleks.

“Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu. Untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” jelasnya.

Dalam pendekatan Value-Based Health Care, FKTP didorong menjadi fondasi pengendalian penyakit jantung melalui upaya promotif dan preventif.

Upaya tersebut antara lain pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, peningkatan kepatuhan terhadap pengobatan, serta pemantauan peserta dengan risiko tinggi.

Transformasi layanan jantung juga diarahkan pada fasilitas kesehatan rujukan. BPJS Kesehatan mendorong rumah sakit memberikan pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada tindakan medis, tetapi juga pada mutu dan hasil kesehatan pasien.

Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis berdasarkan pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), hingga staged revascularization.

BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung. Indikator yang sebelumnya banyak berorientasi pada proses diarahkan menjadi indikator yang mengukur outcome.

Beberapa aspek yang dipantau meliputi waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, serta efisiensi sistem rujukan.

“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” ujar Pujo.

Komitmen peningkatan layanan jantung juga dilakukan Rumah Sakit Tingkat II Dustira. Kepala RS Tingkat II Dustira, Muchlas Fahmi, mengatakan pihaknya terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien, termasuk peserta JKN.

Menurutnya, layanan penyakit jantung membutuhkan penanganan komprehensif dengan dukungan berbagai fasilitas dan tenaga kesehatan.

“Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlas.

Ia menambahkan, pelayanan kesehatan merupakan proses yang berkelanjutan. Karena itu, peningkatan kualitas harus dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan aspek kecepatan, ketepatan, keamanan, mutu, serta kebutuhan pasien.

Mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, mengatakan kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi.

Menurutnya, kemudahan akses, kecepatan pelayanan, dan kualitas layanan juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan penyakit jantung perlu mendapat perhatian karena termasuk penyakit dengan biaya pelayanan tinggi dalam Program JKN.

Ia menilai upaya promotif dan preventif perlu diperkuat untuk menekan risiko penyakit jantung. Penerapan pola hidup sehat menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan masyarakat.

“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” kata Timbul.

Timbul juga mendorong Program JKN terus meningkatkan efisiensi melalui pendekatan Value-Based Health Care yang berorientasi pada outcome. Baginya, kesehatan adalah modal utama untuk membangun bangsa. (*/wdy)