DPRD Minta Wali Kota Sukabumi Klarifikasi dan Minta Maaf atas Ucapan Kasar di Forum Resmi

SUKABUMI — Suasana politik di Balai Kota Sukabumi memanas setelah ucapan bernada kasar yang dilontarkan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dalam acara pelantikan pejabat eselon II pekan lalu menuai reaksi keras. Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, meminta Wali Kota untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Insiden itu terjadi sebelum acara pelantikan dimulai. Dalam forum resmi yang dihadiri sejumlah pejabat dan anggota DPRD, Wali Kota disebut melontarkan kata-kata tidak pantas yang dinilai mencederai marwah lembaga legislatif.

“Ucapan itu tidak elok, tidak pantas, dan tidak seharusnya keluar dari seorang kepala daerah. Kami menyesalkan pernyataan tersebut,” ujar Wawan Juanda dalam konferensi pers di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Selasa (14/10/2025).

Menurut Wawan, dirinya hadir bersama perwakilan Komisi I DPRD untuk memenuhi undangan pelantikan lima pejabat eselon II. Namun, suasana acara mendadak tegang setelah wali kota tiba di lokasi. “Saat kami masuk, beliau langsung berbicara dengan nada tinggi, bahkan tanpa sapaan terlebih dahulu. Ucapannya keras, emosional, dan tidak elok diucapkan di forum resmi,” ungkapnya.

Wawan mengaku telah memaafkan secara pribadi, namun menegaskan bahwa secara kelembagaan DPRD perlu bersikap agar kejadian serupa tidak terulang. “Sebagai pribadi saya tidak mempermasalahkan. Tapi sebagai Ketua DPRD, saya punya tanggung jawab menjaga wibawa lembaga. Kami adalah mitra sejajar pemerintah daerah, bukan bawahan,” tegasnya.

Ia berharap Wali Kota segera menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka demi menjaga hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif serta menghindari kesalahpahaman publik. “Kami ingin situasi ini segera jernih. Pak Wali harus menunjukkan sikap negarawan,” ujarnya.

DPRD, lanjut Wawan, tetap berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dan kemitraan dengan pemerintah daerah secara profesional. “Kritik kami bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperbaiki. Kepentingan kami hanya satu: kemajuan Kota Sukabumi,” tandasnya.

Sementara itu, dukungan terhadap sikap DPRD juga datang dari kalangan mahasiswa. Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Sukabumi, Bahrul Ulum, menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan atas perilaku Wali Kota yang dinilai tidak mencerminkan etika seorang pemimpin.

“Perilaku tersebut tidak mencerminkan sikap seorang kepala daerah yang seharusnya menjadi teladan dalam tutur kata dan tindakan,” ujarnya.

PMII menilai tindakan Wali Kota sebagai bentuk arogansi dan pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi serta etika jabatan. Karena itu, organisasi mahasiswa tersebut mendesak Wali Kota untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada Ketua DPRD dan masyarakat Sukabumi.

Bahrul juga mendorong DPRD untuk menaikkan status pembahasan dari Panitia Kerja (Panja) menjadi Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan investigasi dan evaluasi terhadap perilaku serta kinerja Wali Kota secara mendalam dan transparan.

Selain itu, PMII menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan untuk mengawal proses ini, serta meminta Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi kepemimpinan Wali Kota Sukabumi.

“Kami akan terus mengawal isu ini dan siap melakukan aksi lanjutan bila tidak ada langkah tegas dari Wali Kota. Pemimpin adalah panutan, bukan sumber konflik,” tegas Bahrul. (Bam)