ATR/BPN Gandeng Mahasiswa Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin mengoptimalkan peran mahasiswa dalam mempercepat pendaftaran tanah, termasuk tanah wakaf dan rumah ibadah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menekankan pentingnya memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang fokus pada kegiatan administrasi, pendataan, dan pengelolaan pertanahan.

“Kita perlu pertajam lagi kerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia. Kalau bisa, ajak kampus-kampus lain, terutama yang memiliki jurusan geodesi, untuk ikut KKN atau praktikum. Coba kita dorong lagi, supaya ada solusi yang nyata di lapangan,” tegas Nusron dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN saat Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/01/2026).

Pengalaman di Pekalongan, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam KKN terbukti efektif mempercepat sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. Menteri Nusron mendorong agar kolaborasi serupa diperluas ke seluruh provinsi, termasuk melalui kampus Islam, Muhammadiyah, dan perguruan tinggi lain.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menekankan nilai strategis dari kerja sama dengan perguruan tinggi. Menurutnya, persiapan anggaran dan tema program KKN tahun 2026 harus matang agar target 6 juta bidang tanah tersertifikasi dapat tercapai. “Jika program ini bisa diperluas, tema-temanya harus dipilih dengan tepat. Dengan demikian, di tahun 2026 kita dapat menambah kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” ujar Ossy.

Selain itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, melaporkan pelibatan 619 Taruna dan Taruni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) melalui program Kuliah Kerja Nyata Pertanahan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) Tematik Tingkat III.

Para taruna akan terjun ke lapangan untuk membantu fungsi administratif, kearsipan, hingga teknis spasial, sebagai bagian dari upaya pra-sertifikasi elektronik.

Program ini bukan sekadar menambah tenaga kerja temporer, melainkan strategi integrasi pendidikan tinggi dengan pelayanan publik, sekaligus membangun pengalaman nyata mahasiswa di bidang pertanahan.

Pendekatan ini diharapkan mengoptimalkan kualitas data dan mempercepat proses sertifikasi, serta mendorong pemahaman masyarakat tentang kepastian hukum atas tanah wakaf dan rumah ibadah.

Dalam rapat tersebut, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya memaparkan capaian kinerja tahun sebelumnya sekaligus target nasional yang harus dicapai pada tahun 2026. Kegiatan Rapim ini diikuti secara luring oleh jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan secara daring oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajarannya di seluruh Indonesia.

Dengan strategi ini, ATR/BPN berharap kolaborasi lintas institusi, dari kampus hingga masyarakat, dapat menutup kesenjangan sumber daya, mempercepat penyelesaian berkas pertanahan, dan menghadirkan layanan publik yang lebih efisien serta transparan. (Den)