Ditjen SPPR Targetkan 25 Juta Hektare Data Pertanahan Akurat 2026

JAKARTA – Memasuki awal tahun 2026, Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan sejumlah target strategis di bidang pengukuran dan pemetaan pertanahan. Fokus utama kegiatan ini adalah peningkatan kualitas data pertanahan agar peta bidang tanah terpetakan secara valid, akurat, dan terotorisasi. Peningkatan kualitas peta dasar ini dianggap krusial karena tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga fondasi pengelolaan pertanahan dan tata ruang nasional.

“Kita akan tingkatkan akurasi produk-produk lama. Saya harapkan tahun ini lebih dari separuh itu sudah memiliki tingkat akurasi yang kita nyatakan sebenarnya, yaitu sebanyak 25 juta hektare,” ujar Direktur Jenderal SPPR, Virgo Eresta Jaya, dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN dalam Rapat Pimpinan ATR/BPN, Rabu (14/01/2026), di Aula Prona, Jakarta.

Pada 2026, Ditjen SPPR menargetkan perbaikan peta bidang tanah lama atau KW456 sebanyak 6 juta bidang, dengan melibatkan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) serta pegawai di berbagai daerah. Perbaikan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas data, tetapi juga meminimalkan risiko tumpang tindih kepemilikan tanah, yang selama ini menjadi sumber konflik pertanahan di beberapa wilayah.

Selain perbaikan kualitas data, Ditjen SPPR juga mendorong penerapan Service Level Agreement (SLA) baru pada proses pengukuran tanah. SLA ini menjadi acuan untuk memastikan pengukuran dilakukan tepat waktu dan meminimalkan backlog.

Menurut Virgo, pada 2025 proyek percontohan pengukuran dengan SLA sudah diterapkan di dua Kantor Pertanahan dan kini diperluas menjadi tujuh Kantah. Target selanjutnya adalah agar 120 Kantor Pertanahan terbesar menerapkan Surat Edaran terkait SLA, dengan standar penyelesaian pengukuran satu hari selesai, tiga hari paling lama.

“Hari ini kita sudah eskalasi penerapannya. Kita harapkan tidak ada lagi incoming tunggakan, dan semua pengukuran bisa terselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan,” jelas Virgo.

Menurutnya, akurasi peta pertanahan bukan sekadar teknis, tetapi memiliki dampak luas pada kepastian hukum, tata kelola tanah, dan pengambilan keputusan pembangunan. Peta yang valid akan memperkuat legalitas kepemilikan tanah, mendukung percepatan sertipikasi, serta mempermudah monitoring penggunaan lahan.

Rapat Pimpinan 2026 ini dipimpin Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya memaparkan capaian 2025 sekaligus target 2026, sedangkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia mengikuti secara daring.

Langkah strategis Ditjen SPPR ini menegaskan komitmen ATR/BPN dalam menghadirkan data pertanahan yang akurat dan terpercaya, sekaligus menjadi fondasi penting untuk pengelolaan tata ruang dan pelayanan pertanahan yang efektif di seluruh Indonesia. (Den)