ATR/BPN Terbitkan 1,2 Juta Sertipikat Tanah, Target PTSL Tercapai

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian signifikan sepanjang tahun 2025 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Berdasarkan data yang disampaikan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, sebanyak 1,2 juta sertipikat tanah berhasil diterbitkan, menegaskan komitmen pemerintah dalam percepatan pendaftaran tanah nasional.

“Kita sudah bersama-sama berusaha keras menuntaskan target realisasi Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) PTSL hingga mencapai 100 persen, termasuk pendataan tanah ulayat yang juga terealisasi sepenuhnya. Seluruh program penetapan hak dan pendaftaran tanah dilaksanakan secara konsisten sesuai target,” ujar Asnaedi dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN dalam Rapat Pimpinan (Rapim) ATR/BPN, Rabu (14/01/2026), di Jakarta.

Dengan pencapaian tersebut, jumlah bidang tanah bersertipikat secara nasional kini mencapai 97,4 juta bidang, menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya melalui PTSL, tetapi juga melalui program Redistribusi Tanah (62.869 sertipikat), Konsolidasi Tanah (2.394 sertipikat), non-sistematis (13.209 sertipikat), dan sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 3.299 sertipikat.

Selain itu, pendataan tanah ulayat juga melampaui target awal 600 hektare, dengan realisasi mencapai 2.623,44 hektare, menandakan upaya pemerintah dalam menghormati hak ulayat masyarakat adat.

Asnaedi menegaskan, keberhasilan tersebut tercapai berkat perencanaan matang, penguatan koordinasi pusat-daerah, dan pemanfaatan sistem informasi yang efektif. “Capaian ini menunjukkan bahwa perencanaan yang terukur dan pengawasan yang ketat mampu mendorong kinerja lebih efektif dan akuntabel,” ujarnya.

Dari sisi pengelolaan anggaran, program PTSL tahun 2025 juga berjalan optimal. Tingkat penyerapan anggaran untuk output utama mencapai 99,31 persen, sementara realisasi anggaran program prioritas tercatat 96,91 persen, mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Meski capaian PTSL sangat positif, Asnaedi menekankan bahwa masih terdapat pekerjaan rumah, khususnya pada sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. Target ini menjadi fokus utama pada 2026, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan.

“Target sertipikasi tanah wakaf masih sangat besar. Fokus kita di sini supaya di tahun 2026 didapatkan tambahan kekuatan untuk menyelesaikan sertipikat tanah wakaf atau rumah ibadah,” jelasnya.

Rapat Pimpinan tersebut dipimpin Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dan diikuti seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN secara luring, serta Kepala Kantor Wilayah BPN dari seluruh Indonesia secara daring.

Capaian 2025 sekaligus menjadi pijakan untuk memperkuat akselerasi sertipikasi tanah di tahun 2026, menegaskan arah Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan kepastian hukum pertanahan bagi seluruh masyarakat, sekaligus meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik. (Den)