Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pengaduan 2024 dari Kemendagri, 6 Daerah di Jabar Predikat Baik: Diantaranya Purwakarta

PURWAKARTA – Hasil Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pengaduan Tahun 2024 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terhadap kinerja Pemerintahan Daerah di Indonesia, dan Kabupaten Purwakarta, berhasil meraih predikat “Baik”.

Hal ini menempatkan Purwakarta yang dinilai memiliki pengelolaan pengaduan yang cukup efektif. Selain Kabupaten Purwakarta, beberapa daerah lain pun di Jabar, juga berhasil meraih predikat yang sama, di antaranya Kabupaten Bandung, Kota Banjar, Kota Cimahi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya.

Atas predikat yang diraih, membuat Kepala Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Purwakarta, Hendra Fadly, mengucapkan rasa syukurnya. “Alhamdulillah, dengan raihan predikat baik ini, diharapkan pengelolaan pengaduan di Kabupaten Purwakarta dapat terus ditingkatkan,” ucapnya, dikutip laman Simedkom, Jumat (21/11/2025).

“Sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Hendra menambahkan.

Lebih lanjut dia mengatakan, evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Kemendagri terkait evaluasi kinerja pengelolaan pengaduan oleh pemerintah daerah tahun 2024.

Ditambahkan, evaluasi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang efektif & responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Adapun evaluasi kinerja pengelolaan pengaduan pemerintah daerah tahun 2024 mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan, kebijakan, sumber daya manusia, sosialisasi, serta pemanfaatan kanal pengaduan yang ada, termasuk soal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N – LAPOR!), jelasnya.

“Evaluasi ini dilakukan sistematis untuk mengukur kinerja serta menghasilkan rekomendasi perbaikan pelayanan publik yang berkelanjutan,” ujar Hendra.

“Tujuannya adalah untuk meningkatkan responsivitas dan efektivitas pemerintah dalam menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan perbaikan tata kelola layanan pengaduan. “Prosesnya, pertama Pejabat Pengelola Pengaduan mengisi form data dan melampirkan bukti dukungan,” terangnya.

“Kemudian Tim Evaluator Kemendagri memverifikasi data dan bukti. Lalu penentuan skor kinerja berdasarkan indikator penilaian,” tambah Hendra.

Seperti diinformasikan, dari total 338 pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang berpartisipasi dalam evaluasi ini, hasilnya menunjukkan variasi kinerja yang cukup signifikan, yakni:

• Predikat Sangat Baik, terdapat 3 Provinsi, 2 Kabupaten, dan 3 Kota.

• Predikat Baik, terdapat 13 Provinsi, 40 Kabupaten, dan 23 Kota.

• Predikat Sedang, terdapat 11 Provinsi, 143 Kabupaten, dan 34 Kota.

• Predikat Kurang, terdapat 2 Provinsi, 55 Kabupaten, dan 9 Kota. (Ron/*)