Langkah Senyap Menutup Luka Tambang Ilegal di Gunung Halimun Salak

SUKABUMI — Kabut pagi belum sepenuhnya terangkat dari lereng Gunung Peti saat puluhan petugas berseragam hijau dan loreng mulai bergerak pelan dari Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok. Mereka bukan pendaki, bukan pula relawan bencana. Mereka adalah pasukan gabungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI, Polri, dan Balai TNGHS yang membawa misi berat menutup luka-luka bumi yang telah lama menganga akibat tambang ilegal.

Langkah mereka menyusuri jalur setapak bukan sekadar penertiban. Ini adalah upaya pemulihan. Di Blok Gunung Peti dan Cibuluh–Sinar Resmi, mereka menemukan 88 lubang Pertambangan Tanpa Izin (PETI), 81 gubuk, dan lima mesin genset. Semua ditutup, dibongkar, diamankan. Tapi angka-angka itu hanyalah permukaan dari cerita panjang yang sedang ditulis ulang oleh negara.

Operasi ini bukan yang pertama. Dua tahap sebelumnya telah menertibkan ratusan titik tambang ilegal, menyita ribuan alat pengolahan, dan memutus aliran bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida. Dari 1.400 lubang yang terdata di kawasan TNGHS, baru sekitar 200 yang berhasil ditutup. Sisanya masih menganga, menunggu giliran untuk dipulihkan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyebut operasi ini sebagai tanggung jawab kolektif. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan TNI, Polri, PLN, dan masyarakat sangat penting. Ini bukan sekadar penegakan hukum, ini soal menyelamatkan ekosistem,” ujarnya.

Di balik aktivitas tambang, ada wajah-wajah pemodal yang tak terlihat. Mereka yang menjajakan racun ke dalam tanah yang mestinya menjadi sumber kehidupan. “Aktivitas ini terorganisir. Ada penyalahgunaan bahan kimia, ada eksploitasi sumber daya alam. Kami akan terus dalami dan tindak tegas,” tegas Dwi.

Langkah-langkah kecil terus diambil. Pos penjagaan didirikan. Patroli diperkuat. Desa konservasi mulai dirancang sebagai alternatif mata pencaharian. Pemerintah tak ingin hanya menutup tambang, tapi juga membuka harapan.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudi Saragih Napitu, berdiri di tengah reruntuhan tenda biru yang telah dihancurkan. Matanya menatap jauh ke lereng yang curam, seolah membayangkan masa depan yang lebih hijau. “Lubang-lubang ini dalam. Berbahaya. Mereka menggunakan merkuri dan sianida. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi,” ucapnya pelan, namun tegas.

Operasi ini bukan yang pertama. Dua tahap sebelumnya telah menertibkan ratusan titik tambang ilegal, menyita ribuan alat pengolahan, dan memutus aliran bahan kimia berbahaya yang mengancam kehidupan. Tapi perjuangan belum selesai. Dari 1.400 lubang yang terdata, baru sekitar 200 yang berhasil ditutup.

Di balik aktivitas tambang, ada wajah-wajah pemodal yang tak terlihat. Mereka yang menggerakkan roda kejahatan dari balik layar, menjajakan racun ke dalam tanah yang mestinya menjadi sumber kehidupan. “Kami tahu ini terorganisir. Kami tahu siapa yang bermain. Tapi kami juga tahu, penegakan hukum harus menyentuh semua lapisan, bukan hanya pekerja di lapangan,” kata Rudi.

Halaman: 1 2