24 Satker ATR/BPN Raih Predikat WBK

JAKARTA – Komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi kembali menunjukkan hasil. Sebanyak 24 satuan kerja (Satker) Kementerian ATR/BPN resmi menerima predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN yang digelar di Jakarta, Senin (08/12/2025).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja Satker yang berhasil membangun Zona Integritas, serta menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

“Saya mengapresiasi 24 Satker, terdiri dari satu Kantor Wilayah BPN Provinsi dan 23 Kantor Pertanahan yang telah dideklarasikan dan meraih predikat WBK. Terima kasih atas komitmen dan kerja keras ini,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya saat membuka Rakernas Kementerian ATR/BPN dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN.

Meski demikian, Menteri Nusron menegaskan bahwa predikat WBK bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijaga secara konsisten. Ia mengimbau agar seluruh Satker penerima penghargaan tetap menjaga kualitas layanan pertanahan sesuai dengan standar Zona Integritas.

“Predikat WBK harus tercermin dalam praktik pelayanan sehari-hari. Jika masih ditemukan praktik yang menyimpang atau pelayanan yang tidak sesuai, saya tidak akan ragu untuk menindak tegas, bahkan tanpa menunggu aparat penegak hukum,” tegasnya.

Pada tahun ini, predikat WBK dianugerahkan kepada Satker yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dari Pulau Kalimantan, penghargaan diberikan kepada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, Kantah Kota Banjarbaru, dan Kantah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dari Pulau Sumatera, Satker penerima WBK meliputi Kantah Kota Banda Aceh, Kantah Kabupaten Langkat, Kantah Kota Sibolga, Kantah Kota Tebing Tinggi, Kantah Kota Dumai, serta Kantah Kota Padang. Sementara dari Kepulauan Bangka Belitung, Kantah Kota Pangkalpinang turut menerima penghargaan.

Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah penerima WBK terbanyak, yakni delapan Satker, terdiri dari Kantah Kota Tasikmalaya, Kantah Kabupaten Pringsewu, Kantah Kabupaten Kudus, Kantah Kabupaten Sukoharjo, Kantah Kabupaten Pemalang, Kantah Kabupaten Nganjuk, Kantah Kabupaten Madiun, dan Kantah Kota Malang.

Dari kawasan timur Indonesia, Kantah Kota Gorontalo dan Kantah Kota Parepare mewakili Pulau Sulawesi, sementara Pulau Bali diwakili oleh Kantah Kabupaten Buleleng dan Kantah Kabupaten Gianyar. Capaian ini menunjukkan pemerataan komitmen reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN hingga ke daerah.

Penghargaan predikat WBK tersebut diserahkan oleh Menteri Nusron Wahid bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, serta Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah III Kementerian PANRB, Kamaruddin.

Dengan tambahan 24 Satker penerima WBK tahun ini, total Satker Kementerian ATR/BPN yang telah meraih predikat Zona Integritas kini mencapai 100 Satker. Rinciannya, 4 Satker berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), 75 Satker berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), serta 21 Satker berpredikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas.

Pemberian penghargaan WBK ini merupakan bagian dari rangkaian Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 yang berlangsung pada 8–10 Desember 2025. Rakernas tersebut diikuti oleh 471 peserta, terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, para Kepala Kanwil BPN Provinsi, serta Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia.

Rakernas digelar dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan sekaligus mempercepat penyelesaian berkas layanan kepada masyarakat. Dalam sesi pembukaan, hadir pula Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI, Akhsanul Khaq, sebagai salah satu narasumber yang memberikan penguatan terkait tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Melalui capaian ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus mendorong reformasi birokrasi dan memperluas budaya kerja yang berintegritas demi pelayanan pertanahan yang profesional dan dipercaya masyarakat, pungkasnya. (Den)