Transformasi Layanan Berintegritas Jadi Fokus Rakernas ATR/BPN 2025

JAKARTA – Upaya mewujudkan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat menjadi fokus utama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (09/12/2025).

Rakernas yang mengusung tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN” ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Sebagai salah satu narasumber, Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menekankan bahwa integritas merupakan pilar utama dalam membangun pemerintahan yang bersih. Menurutnya, integritas harus berjalan beriringan dengan dua prinsip lainnya, yakni transparansi dan akuntabilitas.

“Integritas itu berbicara tentang sumber daya manusianya, tentang kejujuran, etika, dan kedisiplinan,” ujar Edward Omar Sharif Hiariej di hadapan ratusan jajaran Kementerian ATR/BPN dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN.

Ia menjelaskan, transparansi dan akuntabilitas merupakan indikator penting dari profesionalisme pelayanan publik. Masyarakat, kata dia, harus memperoleh akses yang jelas terhadap informasi, mulai dari proses bisnis, alur pelayanan, hingga standar operasional prosedur (SOP).

“Ini penting agar masyarakat benar-benar merasakan bahwa pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi,” tuturnya.

Dalam paparannya, Edward juga menyoroti peran digitalisasi layanan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat transparansi di era transformasi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi akan memudahkan masyarakat mengakses layanan sekaligus memperkecil ruang terjadinya penyimpangan.

“Akuntabilitas adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan pelayanan publik dengan SOP yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat,” lanjutnya.

Edward menegaskan, integritas yang diwujudkan melalui kejujuran, kedisiplinan, transparansi, serta pengawasan yang ketat merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan dipercaya publik. Prinsip tersebut sejalan dengan pembangunan Zona Integritas yang tengah dijalankan Kementerian ATR/BPN, termasuk melalui pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Sementara itu, dalam sesi pembukaan Rakernas, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, kembali mengingatkan seluruh jajaran bahwa integritas tidak cukup dibuktikan melalui penghargaan semata, melainkan harus tercermin dalam praktik pelayanan sehari-hari.

“Kalau nanti sudah dapat piagam WBK tetapi di lapangan masih ditemukan praktik-praktik yang tidak sesuai, tidak usah menunggu aparat penegak hukum. Saya akan tindak tegas langsung di lapangan,” tegas Nusron.

Menteri Nusron juga menekankan bahwa predikat WBK bukan hanya simbol, tetapi akan menjadi faktor penting dalam sistem pembinaan aparatur sipil negara. Ia menyebutkan, capaian WBK akan menjadi salah satu fast track dalam proses mutasi dan promosi ASN di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Ini akan menjadi jalur cepat untuk mutasi maupun promosi, dengan catatan WBK tersebut benar-benar dijalankan secara konsisten,” ujarnya.

Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh Indonesia. Forum ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi untuk mempercepat transformasi layanan pertanahan yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, pungkasnya. (Den)