Jelang 2026, ATR/BPN Targetkan Pendaftaran Tanah Lebih Merata di Seluruh Wilayah

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pemerataan pendaftaran bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2026. Upaya ini difokuskan pada peningkatan jumlah bidang tanah terdaftar baru melalui penguatan pekerjaan survei dan pemetaan, sebagai bagian dari percepatan layanan pertanahan nasional.

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya, menegaskan bahwa penetapan lokasi atau Penlok pendaftaran tanah pada tahun depan harus diarahkan pada wilayah yang selama ini masih minim pendaftaran tanah.

“Untuk penetapan lokasi pendaftaran tanah tahun 2026, Penlok harus benar-benar berisi minimal 70 sampai 80 persen bidang baru. Jangan sampai ada Penlok yang berulang,” ujar Virgo Eresta Jaya saat menyampaikan materi dalam sesi pengarahan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN, di Jakarta dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN, Senin (08/12/2025).

Menurutnya, strategi tersebut diperlukan agar capaian pendaftaran tanah dapat tumbuh secara optimal dan merata. Pada 2026, ATR/BPN akan memprioritaskan daerah dan desa yang tingkat pendaftaran tanahnya masih rendah.

“Tahun 2026 kita akan fokus menyentuh daerah atau desa yang baru sekitar 30 persen bidang tanahnya terdaftar. Dengan begitu, akan terjadi pertumbuhan bidang baru dan jumlah sertipikat lengkap juga semakin meningkat,” jelasnya.

Selain mengejar target kuantitas bidang tanah terdaftar, Dirjen SPPR juga menekankan pentingnya perbaikan kualitas pekerjaan pemetaan. Ia mengimbau jajaran di daerah untuk segera menindaklanjuti inventarisasi pengukuran kawasan hutan dan non-hutan secara terpadu.

Inventarisasi tersebut dilakukan melalui kerja sama antara Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, serta Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan, guna memastikan kejelasan batas dan status kawasan.

“Diharapkan segera dilakukan overlay untuk mengetahui mana kawasan yang masuk hutan. Lalu lakukan inventarisasi sesuai ketentuan surat edaran, apakah masuk tipologi 1, tipologi 2, atau tipologi 3. Selanjutnya akan dikompilasi secara nasional dan menjadi bahan penyelesaian bersama antara Menteri ATR dan Menteri Kehutanan,” papar Virgo.

Pemaparan Dirjen SPPR tersebut merupakan bagian dari rangkaian awal Rakernas Kementerian ATR/BPN yang berlangsung pada 8–9 Desember 2025. Rakernas ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pertanahan.

Selain Dirjen SPPR, sejumlah pejabat eselon I turut menjadi narasumber dalam sesi pengarahan, di antaranya Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, serta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Jonahar. Sesi tersebut dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo.

Rakernas ATR/BPN Tahun 2025 diikuti oleh 471 peserta, yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh Indonesia.

Melalui Rakernas ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan peningkatan kualitas layanan sekaligus percepatan penyelesaian berkas pertanahan, sehingga kepastian hukum atas tanah dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat di berbagai daerah menjelang tahun 2026, pungkasnya. (Den)