Dari Sertipikat Elektronik hingga AI: ATR/BPN Siapkan Masa Depan Digital Agraria

JAKARTA – Di tengah derasnya arus digitalisasi layanan publik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menatap masa depan pertanahan Indonesia dengan optimisme baru.

Optimisme itu, bukan semata datang dari teknologi, melainkan dari generasi muda,
para milenial dan Gen Z yang dinilai punya keseimbangan antara kemampuan teknis dan kepekaan sosial.

Dilansir Radar Sukabumi dari website Kementerian ATR/BPN, bahwa Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) ATR/BPN, Asnaedi, kedua generasi ini memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi digital di sektor pertanahan yang selama ini dikenal sarat birokrasi dan konvensional.

“Kita berharap munculnya Gen Y dan Z yang matang secara ilmu, keterampilan, kepercayaan diri, dan kemauan kuat ini menjadi fondasi motor penggerak transformasi digital ATR/BPN,” ujar Asnaedi dalam Diskusi Agraria V yang digelar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Sabtu (4/10/2025).

Bagi Asnaedi, keberadaan generasi muda di tubuh ATR/BPN bukan sekadar regenerasi birokrat. Mereka membawa paradigma baru, berpikir digital, berorientasi pelayanan, dan adaptif terhadap teknologi. Dalam konteks pertanahan, hal ini menjadi krusial mengingat layanan agraria tengah memasuki babak baru transformasi besar-besaran.

Transformasi digital di Kementerian ATR/BPN mulai digulirkan secara masif sejak tahun 2024, ditandai dengan peluncuran Sertipikat Elektronik (E-Sertipikat) di seluruh Kantor Pertanahan. Program ini menjadi tonggak penting dalam sejarah administrasi pertanahan Indonesia yang selama puluhan tahun mengandalkan dokumen fisik.

Kini, memasuki tahun 2025, inovasi terus dikembangkan dengan hadirnya layanan Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik, yang mulai diterapkan di hampir seluruh provinsi. Tidak lama lagi, pada tahun 2026, sertipikat kertas akan menjadi pilihan alternatif, sementara sistem utama akan beralih sepenuhnya ke bentuk digital.

“Transformasi ini dilakukan agar tidak ada lagi sertipikat kertas yang rawan dipalsukan dan merugikan masyarakat,” tegas Asnaedi.

Transformasi digital ATR/BPN bukan berhenti pada digitalisasi dokumen. Visi besar kementerian ini adalah mewujudkan layanan pertanahan yang sepenuhnya digital (fully digital) pada tahun 2028.
Asnaedi mengungkapkan, target itu akan dicapai melalui penerapan teknologi blockchain pertanahan dan smart contract sistem yang memungkinkan transaksi dan peralihan hak tanah terekam secara otomatis, aman, dan transparan.

Teknologi ini diharapkan menjadi tameng baru dalam mencegah pemalsuan data, manipulasi dokumen, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan nasional. Blockchain juga memungkinkan integrasi lintas instansi, dari pemerintah daerah hingga lembaga keuangan, sehingga seluruh data kepemilikan tanah bisa diverifikasi dalam satu sistem nasional.

Tak berhenti di situ, Kementerian ATR/BPN kini tengah menyiapkan Generative Artificial Intelligence (AI) Pertanahan, sebuah sistem cerdas yang akan mengintegrasikan seluruh peraturan, pedoman teknis, hingga kebijakan layanan ke dalam satu platform pintar.

“AI Pertanahan ini nantinya akan mendukung pengambilan keputusan dan berpotensi meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ujar Asnaedi.

Dengan sistem tersebut, setiap petugas maupun masyarakat bisa mendapatkan informasi regulasi, panduan administrasi, hingga rekomendasi kebijakan hanya dengan mengakses satu sistem digital.
Langkah ini menjadi cerminan bahwa ATR/BPN tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga membangun ekosistem pertanahan yang modern, adaptif, dan berbasis data.

Dalam kesempatan yang sama, Asnaedi menegaskan bahwa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul yang akan menjadi pelaku utama transformasi digital tersebut.

Apalagi, STPN kini tengah berproses untuk bertransformasi menjadi Politeknik Pertanahan Nasional, sebuah lembaga pendidikan vokasi yang fokus pada penguatan kompetensi teknis dan inovasi digital di bidang agraria.

“Dengan transformasi STPN menjadi Politeknik, diharapkan Taruna/i akan lebih percaya diri, kreatif, dan siap menjadi bagian dari masa depan ATR/BPN dan bangsa Indonesia,” ucapnya.

Diskusi Agraria V ini sendiri diikuti oleh 376 Taruna/i Tingkat I STPN, serta mahasiswa dari Polbangtan Yogyakarta-Magelang (YOMA), UPN Veteran Yogyakarta, dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Turut hadir pula perwakilan Kantor Wilayah BPN DIY, Ditjen PHPT, Pemerintah Provinsi DIY, serta para Guru Besar dan Dosen STPN yang ikut membedah tema “Peran Strategis Generasi Z dalam Inovasi dan Keadilan Pertanahan Menuju Transformasi Agraria di Era Society 5.0.”

Transformasi digital di tubuh ATR/BPN pada dasarnya adalah perubahan paradigma: dari layanan birokratis menjadi layanan publik berbasis teknologi dan kepercayaan. Generasi muda dengan karakter adaptif, kreatif, dan melek digital diharapkan mampu menjembatani perubahan tersebut.

Dengan langkah-langkah besar menuju blockchain, AI, dan digitalisasi sertipikat, ATR/BPN berupaya memastikan bahwa layanan pertanahan tidak lagi menjadi momok administratif, melainkan simbol keterbukaan, kepastian hukum, dan efisiensi pelayanan publik, pungkasnya. (Den)