ATR/BPN Akan Evaluasi Tata Ruang Pascabencana di Sumatera

SEMARANG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan akan melakukan evaluasi tata ruang pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang di wilayah terdampak selaras dengan kondisi lingkungan serta mampu meminimalkan risiko bencana serupa di masa mendatang.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara Indonesia Punya Kamu di Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, Selasa (2/12/2025).

“Kalau sudah tahap tanggap darurat selesai, kami pasti akan melakukan evaluasi tata ruang. Mana yang tidak sesuai dengan pola ruangnya, kita ubah supaya sesuai,” ujar Menteri Nusron dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi Kementerian ATR/BPN.

Menteri Nusron menjelaskan, bahwa langkah evaluasi tata ruang bukan pertama kali dilakukan pemerintah. Pada kasus banjir Jakarta, pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi, Kementerian PUPR, dan berbagai pemangku kepentingan telah melakukan penataan ulang pola ruang.

Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi perubahan pada sejumlah kawasan yang dianggap tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan maupun tidak adaptif terhadap potensi bencana.

“Prinsipnya, tata ruang itu harus mengikuti karakter alam. Kalau pemanfaatan ruangnya tidak sesuai, bencana pasti lebih mudah terjadi,” tutur Nusron.

Dalam proses evaluasi pascabencana Sumatera, Kementerian ATR/BPN akan menggandeng pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan utama Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kolaborasi juga dilakukan dengan kementerian lain di tingkat pusat yang berkaitan dengan infrastruktur, lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan pemulihan wilayah.

Menteri Nusron menegaskan bahwa evaluasi tata ruang tidak boleh berhenti pada dokumen administratif.

“Penyesuaian tata ruang harus benar-benar melindungi masyarakat. Tidak hanya memperbaiki yang rusak setelah bencana, tetapi mencegah bencana berikutnya dengan kebijakan ruang yang tepat,” tegasnya.

Menteri Nusron juga menyoroti bahwa banyak bencana, seperti banjir dan longsor, dipicu oleh penggunaan ruang yang tidak sejalan dengan daya dukung alam. Mulai dari pembangunan di zona rawan bencana hingga alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Melalui evaluasi pascabencana, pemerintah berharap dapat memperkuat sistem tata ruang yang lebih defensif terhadap risiko bencana di masa depan. Kebijakan ini sekaligus menjadi momentum memperbaiki tata kelola ruang secara lebih komprehensif di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron turut menyampaikan belasungkawa mendalam kepada warga yang menjadi korban banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera bagian utara.

“Kita doakan saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir di Sumatera. Semoga yang wafat diterima Allah, dosanya diampuni, dan amalnya diterima. Keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran, dan bencana ini segera mereda tanpa meluas ke daerah lain,” ucapnya.

Menteri Nusron hadir dalam kegiatan tersebut bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri, pungkasnya. (Den)