Dua Menteri Puji Kota Sukabumi karena Terbaik soal Realisasi APBD 2025, Ayep Zaki Semakin Bergairah

SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, semakin bergairah dalam menggenjot kinerja keuangan daerah agar menjadi sehat dan berdaya dorong tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal itu disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi nasional (rakornas) melalui Zoom Meeting Room bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (20/10/2025).

Dalam rakor tersebut dibahas dua isu penting, yakni percepatan realisasi belanja daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, serta pengendalian harga beras sebagai salah satu komoditas strategis rakyat.

Dari laporan terbaru, Kota Sukabumi mencatat prestasi membanggakan. Per akhir September 2025, Kota Sukabumi menempati peringkat ke-16 tertinggi secara nasional dalam persentase realisasi pendapatan APBD kota, yakni sebesar 75,94 persen, dan masuk dalam kelompok 20 kota dengan realisasi pendapatan terbesar di Indonesia.

“Alhamdulillah, Kota Sukabumi mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Keuangan Pak Purbaya dan Mendagri Pak Tito. Pujian ini akan menjadikan semangat bagi kami agar lebih bergairah dalam menggenjot kinerja keuangan daerah,” kata Ayep Zaki kepada Radar Sukabumi.

Tak hanya itu, dalam hal realisasi belanja daerah, Sukabumi menempati urutan ke-3 terbaik di Indonesia, dengan capaian 70,08 persen. Angka ini dinilai ideal karena menunjukkan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah.

Ayep Zaki menyebutkan, selisih antara pendapatan dan belanja yang seimbang menandakan pengelolaan keuangan Kota Sukabumi yang sehat. “Jadi, risiko gagal bayar rendah, dan tidak ada pengendapan dana di kas daerah,” ujar Ayep Zaki.

Meski begitu, Ayep menegaskan capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Dia menilai masih ada ruang evaluasi dan peningkatan kinerja agar ke depan realisasi APBD dapat lebih cepat, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Saya apresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah, tapi kita belum boleh puas. Setiap tahun ada target baru, dan kuncinya semua harus kompak dan solid agar APBD benar-benar memberi manfaat bagi warga,” tegasnya.

Dengan capaian ini, kata dia lagi, Kota Sukabumi semakin menunjukkan diri sebagai daerah dengan tata kelola fiskal yang disiplin, transparan, dan adaptif terhadap arahan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Ya, pokoknya kita optimistis bahwa di sisa tiga bulan ini, Oktober, November, dan Desember, sisa dari realisasi itu bisa direalisasikan. Ada sekitar 25 persen. Dan harapan saya lainnya sebenarnya adalah pada Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran). Memang sulit bisa nol, itu di se-Indonesia begitu, tapi setidaknya bisa di bawah 5 persen,” tuturnya.

Ayep Zaki menambahkan, percepatan realisasi belanja bukan sekadar memenuhi angka, tetapi memastikan dana publik terserap untuk kegiatan produktif yang mendorong ekonomi masyarakat. Semakin cepat uang berputar di daerah, semakin banyak kegiatan ekonomi tumbuh dan itu artinya kesejahteraan ikut meningkat.

“Meskipun kita ada pemotongan TKD, tapi itu urusan pusat. Kita daerah tetap fokus bekerja. Maka di 2026 nanti, saya akan menjadikan APBD yang agresif, APBD yang dinamis. Kita akan tingkatkan lagi performa kita. Sehingga APBD kita lebih kreatif. Ya, kita harus optimis itu semua dapat terwujud tentu dengan kerja-kerja kita semua,” pungkas Ayep Zaki.

Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan para kepala daerah untuk lebih serius menjaga laju inflasi di wilayahnya. Ia menilai, pengendalian harga bukan hanya soal ekonomi, tapi juga punya dampak besar terhadap stabilitas sosial politik dan bahkan nasib politik seorang pemimpin.

“Kalau kepala daerah bisa mengendalikan harga, hampir pasti bisa terpilih lagi di Pemilu, tanpa embel-embel yang lain. Jadi perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia,” kata Purbaya.

Halaman: 1 2