Kondisi Warga Sukabumi Cemas Pertalite Langka, Usai Pertamax Naik Tiba-tiba

SUKABUMI – Keputusan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax (RON 92) per Rabu (10/6/2026) memicu gelombang kritik dan kekhawatiran masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

Penyesuaian harga yang dinilai terlalu tinggi diprediksi menekan daya beli masyarakat menengah ke bawah.Harga Pertamax naik Rp3.950 per liter, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya. Pertamax Green 95 juga naik menjadi Rp17.000 per liter.

Sementara BBM bersubsidi seperti Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Bio Solar Rp6.800 per liter.Kenaikan ini dinilai publik sebagai ancaman nyata. M. Soleh Hudin (24), warga Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung, menilai selisih harga yang lebar akan memaksa pengguna Pertamax beralih ke Pertalite.

“Dampak lanjutannya adalah migrasi massal konsumen ke BBM bersubsidi. Akibatnya, Pertalite dipastikan semakin langka karena semua orang berburu bahan bakar subsidi,” ujarnya.

Soleh menambahkan, lonjakan biaya energi akan merembet pada kenaikan harga komoditas lain di pasar, sehingga menekan kondisi finansial keluarga dengan pendapatan stagnan. Ancaman ini terutama membayangi pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, pengemudi ojek, dan sopir angkot.

“Para petani, nelayan, ojek, dan angkot akan sangat terpukul. Kami berharap pemerintah segera mengambil tindakan preventif,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menilai lonjakan harga BBM non-subsidi merupakan dampak linear dari dinamika pasar global. Ia meminta masyarakat tetap tenang karena pemerintah berkomitmen mempertahankan harga dan pasokan BBM bersubsidi.

“Alhamdulillah untuk komoditas BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite harganya tidak naik. Artinya, pemerintah sudah mengusahakan kebijakan terbaik bagi rakyat,” ujarnya.

Budi juga mengimbau masyarakat agar tidak panik menghadapi potensi kelangkaan. DPRD bersama instansi terkait akan terus memantau distribusi energi di lapangan.

“Masyarakat tidak perlu cemas. Pemerintah daerah maupun pusat akan mengambil langkah taktis untuk melindungi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(den/t)