Temui Menteri P2MI, Wali Kota Sukabumi Siap Rancang Perda tentang Pekerja Migran

SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, melakukan pertemuan dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Senin (12/1). Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terkait penempatan serta perlindungan pekerja migran Indonesia.

“Perlindungan pekerja migran harus dimulai dari daerah dengan dasar hukum yang kuat dan kerja sama yang jelas,” kata Ayep Zaki dalam keterangan yang diterima Radar Sukabumi, Senin (12/1).

Ayep Zaki menjelaskan, pemerintah daerah menerima arahan langsung dari Menteri P2MI untuk segera memiliki Peraturan Daerah atau Perda tentang pekerja migran sekaligus Perda perlindungan pekerja migran.

Selain itu, diperlukan payung hukum berupa nota kesepahaman atau MoU antara Pemerintah Kota Sukabumi dan Kementerian P2MI sebagai bentuk komitmen bersama yang akan segera ditindaklanjuti.

“Regulasi ini menjadi fondasi penting agar penempatan pekerja migran berjalan aman, tertib, dan berkelanjutan,” jelas Ayep Zaki.

Ayep Zaki menyampaikan, melalui bidang khusus vokasi, Kementerian P2MI akan melihat secara langsung langkah-langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi. Saat ini, Pemkot Sukabumi telah membuka berbagai kelas pelatihan bagi calon pekerja migran bekerja sama dengan P3MI.

Program tersebut merupakan ikhtiar nyata pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran yang mencapai 15.460 orang, melalui penyaluran tenaga kerja ke luar negeri secara aman dan terstruktur.

Menteri P2MI Mukhtarudin mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kota Sukabumi. Dia menegaskan, Kementerian P2MI berperan sebagai regulator sekaligus operator.

Sesuai instruksi Presiden, terdapat dua fokus utama, yakni peningkatan kualitas perlindungan pekerja migran sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta peningkatan kapasitas pekerja migran agar mampu masuk ke sektor menengah hingga high skill.

Hal tersebut merupakan amanat undang-undang, termasuk penegasan peran dan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.

Sementara itu, mengutip dari data yang diterima Radar Sukabumi, Jepang menjadi negara tujuan nomor satu berdasarkan SIKOP2MI periode Januari 2023 hingga 7 Januari 2026. Total, ada 812 layanan penempatan. Adapun negara tujuan tersebut yakni Jepang, Arab Saudi, Taiwan, Malaysia, Brunei Darussalam, Kuwait, Singapura, Turki, dan negara lainnya. Sedangkan sektor kerja, Caregiver menjadi yang paling banyak yaitu 103 layanan. Disusul Female Caregiver, Hose Maid, Restaurant General Worker, Care worker, Domestic Worker, Food Industrial Technician, Housekeeper and Family Cook, Office and Facility Cleaner, dan sektor lainnya.

Hadir dalam pertemuan ini Sekretaris Jenderal P2MI, Direktur Jenderal P2MI, Staf Khusus P2MI, Ketua TKPP, Kepala Dinas Tenaga Kerja, serta Kepala BKPSDM Kota Sukabumi. (izo)