TKD Dipangkas Rp159 Miliar, Nasib Gaji ASN hingga Sampah Kota Sukabumi Terancam!

RADARSUKABUMI.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, tengah memutar otak mengelola keuangan daerah hingga akhir 2026. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp159 miliar ini, membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas dan berdampak terhadap sejumlah rencana pembangunan.

Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana mengatakan, kondisi tersebut cukup terasa karena APBD Kota Sukabumi 2026 yang mencapai sekitar Rp1,3 triliun sebagian besar terserap untuk belanja pegawai. “Untuk Kota Sukabumi dengan APBD Rp1,3 triliun, potongan Rp159 miliar itu cukup terasa. Di samping itu, kebutuhan APBD kita memang lebih banyak untuk belanja pegawai,” kata Bobby kepada wartawan, belum lama ini.

Menurutnya, tekanan fiskal tersebut terlihat dalam pembahasan Raperda perubahan anggaran bersama DPRD. Dalam pembahasan terbaru, sempat tercatat kondisi minus sekitar Rp40,7 miliar yang berkaitan dengan pemotongan dana transfer. Pemkot Sukabumi kini masih menunggu kepastian terkait kemungkinan adanya pengembalian TKD. Bobby menyebut, dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis telah mendapatkan pengembalian transfer keuangan daerah.

“Nah, itu kita masih akan melihat nanti sampai tanggal 24 September. Akankah ada pengembalian TKD itu. Karena ada dua kabupaten, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis yang mendapatkan, dari 27 kota/kabupaten yang mendapatkan pengembalian transfer keuangan daerah,” tuturnya.

Di tengah kondisi tersebut, Pemkot Sukabumi setidaknya telah menerima tambahan sekitar Rp8 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH). Dana tersebut menjadi salah satu tambahan ruang fiskal untuk menopang kebutuhan daerah. “Nah, kemarin DBH (Dana Bagi Hasil), kita sudah mendapatkan sekitar Rp8 miliar,” tambahnya.

Bobby menegaskan, tambahan TKD sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan sejumlah program hingga penghujung tahun. Kebutuhan tersebut antara lain berkaitan dengan belanja pegawai, Universal Health Coverage (UHC), serta penanganan persoalan sampah yang juga menjadi bagian dari program nasional.

“Kita juga mengharapkan mudah-mudahan ada lagi pengembalian TKD untuk bisa mengakselerasi kebutuhan-kebutuhan di akhir tahun nih, di perubahan terkait belanja pegawainya, terkait juga UHC dan lain sebagainya, termasuk nanti untuk masalah nasional untuk menangani masalah sampah,” pungkasnya. (bam)