Disdikbud Kota Sukabumi Petakan Kebutuhan Guru hingga 2027

SUKABUMI — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sukabumi melalui Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) terus memperkuat langkah strategis dalam memastikan pemerataan dan kecukupan tenaga pendidik di seluruh satuan pendidikan. Salah satu upaya konkret adalah menggelar Sosialisasi Kajian Pemetaan Kondisi dan Proyeksi Kebutuhan Guru jenjang PAUD, SD, dan SMP di Aula Disdikbud Kota Sukabumi, Senin (18/5/2026).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari UGM Suryakanta sebagai pihak jasa konsultasi yang dipercaya menyusun kajian kebutuhan guru di Kota Sukabumi. Sosialisasi diikuti kepala sekolah, pengawas, dan pemangku kepentingan pendidikan untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya data akurat sebagai dasar kebijakan.

Kepala Disdikbud Kota Sukabumi, Novian Restiadi, menegaskan kajian ini bukan sekadar pendataan administratif, melainkan fondasi penting untuk menata sumber daya manusia pendidikan secara terukur dan berkelanjutan. “Tujuan utama kajian ini adalah memperoleh data akurat mengenai jumlah serta kondisi sebaran guru saat ini. Hasil kajian akan menjadi rekomendasi kebijakan dalam pemetaan dan penataan guru,” ujarnya.

Menurut Novian, distribusi guru harus mempertimbangkan status kepegawaian ASN dan non-ASN, linieritas mata pelajaran, hingga beban jam mengajar. Dengan data valid, pemerintah daerah dapat mengambil langkah tepat, baik redistribusi guru, pengusulan formasi ASN, maupun perencanaan pengangkatan PPPK.

Berdasarkan pendataan Februari 2026, jumlah guru di sekolah negeri Kota Sukabumi tercatat 30 guru PAUD Negeri, 543 guru SD Negeri, dan 543 guru SMP Negeri. Meski cukup besar, masih terdapat kekurangan guru di sejumlah sekolah, khususnya jenjang SD dan SMP. Kekurangan signifikan terjadi pada mata pelajaran BK, Bahasa Sunda, PPKn, PAI, dan TIK.

Selain itu, banyak tenaga pendidik akan memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun mendatang. Disdikbud melakukan pendataan profil usia guru untuk menghitung proyeksi kebutuhan berdasarkan dinamika pensiun. “Data usia guru penting untuk mengetahui kapan terjadi kekosongan dan berapa jumlah guru pengganti yang harus disiapkan,” jelas Novian.

Hasil kajian ini akan menjadi landasan utama dalam pengajuan formasi CPNS maupun PPPK. “Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengusulkan formasi secara lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan riil di sekolah,” tegasnya.