Lecehkan Profesi Guru, Camat Sukalarang Sukabumi Didemo

SUKABUMI — Diduga lecehkan profesi Guru, Camat Sukalarang, Kabupaten Sukabumi Ratu Badrijawati di demo ratusan guru yang dinilai kontroversial dalam mengeluarkan pernyataan yang tengah bertugas sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PPS di Pilkada 2024.

Bahkan, pada Senin (02/12), ratusan guru di wilayah Kecamatan Sukalarang, datang berbondong-bondong menggeruduk kantor Kecamatan Sukalarang, untuk meminta penjelaskan terkait pernyataan Camat Sukalarang yang dinilai kontroversial tersebut.

Ketua ASN Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Sukabumi, Kris Dwi Purnomo kepada Radar Sukabumi mengatakan, dugaan pelecehan profesi guru ini, bermula saat Pilpres penyelenggara Pemilu Februari 2024 yang terdiri dari PPK, PPS, dan Sekretariat PPS melaksanakan evaluasi interen mengenai kinerja penyelenggara.

“Pada kegiatan tersebut, beliau menyatakan bahwa, kenapa guru lolos jadi penyelenggara. Sedangkan kinerjanya jelek, tidak kompeten, aneh kenapa guru bisa lolos jadi penyelenggara, nanti lagi saya (Ratu) akan bilang ke KPU untuk tidak menerima guru untuk jadi PPK dan PPS,” kata Kris kepada Radar Sukabumi pada Selasa (03/12).

Saat Apel Kirab Sosialisasi Pilkada yang dihadiri Kapolsek, Danramil, dan lembaga lainnya, Ratu menyatakan, bahwa guru tidak kompeten dan tidak bisa bekerja.

Saat Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai teknis sidang pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada 28, November 2024 yang diselenggarakan di aula Kecamatan Sukalarang yang dihadiri oleh penyelenggara Pemilu, Camat, Danposramil, Kapolsek, dan dari lembaga lainnya.

“Iya, waktu itu, Bu Camat menanyakan kenapa Sukalarang tidak bisa pleno hari Jum’at 29 November 2024, dari kita (guru) tidak ada yang menjawab, karena pleno itu bukan asal mulai ada beberapa administrasi yang harus disiapkan, dan dari KPU menyarankan untuk tidak terburu-buru melaksanakan pleno (rentang pleno berdasarkan tahapan dari mulai 29 November 2024 sampai tanggal 03 Desember 2024, penyelenggara di kecamatan bebas memilih tangga l2 tersebut jika sudah siap),” paparnya.

“Nah, Bu Camat bilang kenapa tidak pleno tanggal 29 November, makanya sekiranya tidak mampu dan tidak sanggup, jangan daftar sebagai penyelenggara, jangan guru lah guru itu tidak bisa bekerja, tidak kompeten dan tidak tahu etika. Nah, jelas lah pernyataan itu membuat murka kami para guru,” tandasnya.

Untuk itu, ia selaku Ketua ASN Guru P3K Kabupaten Sukabumi, sangat menyayangkan atas pernyataan atau pidato yang pernah dilakukan oleh Camat Sukalarang. “Intinya, walaupun itu dilakukan di internal, tapi pelecehan terhadap profesi guru itu dilakukan karena disana itu Camat bilang, bahwa panitia penyelenggara tidak berkompeten khususnya guru, nah ini kami sangat menyayangkan terhadap statemen atau pidato tersebut,” paparnya.

“Nah ini kan jadi menyebar dengan adanya teknologi saat ini, jadi ini sangat disayangkan,” timpalnya.

Sebab itu, ia dan rekan-rekan guru lainnya yang menjadi PPK Panwascam, PKD, PPS dan KPPS sangat menyayangkan atas pernyataan Camat Sukalarang. Karena dalam penyelenggaran baik Pemilu maupun Pilkada, guru berperan sangat penting dan banyak dibutuhkan, ketika perhelatan pesta demokrasi itu dilaksanakan.

“Kami selayaknya guru, ingin pernyataan itu diralat lah, supaya tidak menyakiti kami yang berprofesi sebagai guru, apalagi kemarin baru merayakan hari guru nasional, jangan ada lah kata-kata yang kurang enak, dan kurang pantas terhadap profesi guru yang hari ini, Presiden RI saja memuliakan profesi guru,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Kecamatan Sukalarang, Ujang Supriani mengatakan, pihaknya membenarkan terkait ratusan guru di wilayah Kecamatan Sukalarang yang telah melakukan demo ke kantor Kecamatan Sukalarang. Namun demikian, persoalannya sudah dilakukan islah secara bersama dan disaksikan langsung oleh Danramil serta Kapolsek Sukalarang.

“Itu sudah jelas kami menanggapi dan kami memfasilitasi untuk menyalurkan keinginan mereka untuk datang ke kantor Kecamatan Sukalarang,” jelasnya.

Aksi kedatangan ratusan guru ke kantor Kecamatan Sukalarang ini, merupakan aksi spontanitas para guru yang merasa kecewa dengan pernyataan Camat Sukalarang. Pihaknya mengaku, sudah melakukan koordinasi dengan PGRI Kabupaten Sukabumi, dan menyarankan agar persoalannya dapat diselesaikan di tingkat kecamatan.

“Jumlah guru yang terlibat sebagai penyelenggara Pilkada 2024 di Kecamatan Sukalarang ada sekitar 12 orang. Sementara, untuk latar belakang kedatangan ratusan guru ke kantor kecamatan itu, salah satunya ingin klarifikasi terkait perkataan Camat Sukalarang yang dianggap menyinggung guru,” bebernya.

Menanggapi hal tersebut, Camat Sukalarang, Ratu Badrijawati mengatakan, pihaknya membenarkan perihal ratusan warga yang melakukan demo ke kantor kecamatan yang tengah dipimpinnya tersebut. Namun demikian, ia mengklaim persoalan tersebut, sudah diselesaikan secara islah melalui audiensi yang disaksikan langsung oleh Danramil dan Kapolsek Sukalarang. “Iya, kemarin kita kedatangan para guru, untuk jumlahnya sendiri ada sekitar 100 orang,” kata Ratu.

“Ini miskomunikasi ya, sebenarnya saya sudah clear dengan PGRI dengan para guru, disaksikan oleh Pak Danramil dan Pak Kapolsek, Alhamdulillah sudah selesai hari ini pun saya didampingi oleh Pak Ketua PGRI Kecamatan Sukalarang dan Ketua PPK Kecamatan Sukalarang yang mengetahui seperti apa, intinya sudah selesai,” tandasnya.

Pihaknya mengaku bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mensupport, sehingga permasalahan tersebut, telah dinyatakan selesai. Sehingga, wilayah Kecamatan Sukalarang dapat kondusif dan lebih baik serta lebih maju.

“Sebetulnya saya tidak menyinggung guru, apalagi se-Indonesia ya, ini hanya pembinaan dan saya mengingatkan kepada PPK dan PPS, saat menjelang Pilkada yang hanya beberapa saat lagi, saya hanya mengantisipasi saja dan di sini disaksikan Pak Ketua PPK,“ timpalnya.

Ketika disinggung mengenai dugaan pernyataan dirinya yang dinilai telah melecehkan profesi guru. Ratu membantah, bahwa dirinya tidak memberikan pernyataan yang dapat melecehkan profesi guru.

“Sebetulnya saya tidak pernah berkata seperti itu, barangkali ada teman-teman PPK dan PPS yang mempunyai tugas lain seperti guru ataupun apapun itu, barangkali rekomendasi dari saya untuk bisa meringankan waktu kepada pimpinannya kepala sekolah,” ujarnya.

“Jadi, pernyataan saya itu bukan melecehkan apalagi terhadap profesi guru, saya hanya memotivasi saja ke semua yang terlibat dalam kegiatan Pilkada ini, baik PPK maupun PPS dan di situ ada Pak Kapolsek Pak Danramil,” timpalnya.

Untuk itu, ia mengucapkan permohonan maaf apabila ada perkataan dirinya yang khilaf dan membuat gaduh semua pihak. Terlebih lagi, ia mengaku tidak ada maksud menyakiti siapapun, apalagi terhadap profesi guru. “Intinya, semuanya sudah selesai dan persoalannya sudah islah,” pungkasnya. (den/d)