Alasan Mahasiswa Sukabumi Datangi UPTD Bina Marga, Temuan BPK Rp27 Miliar Harus Jelas

SUKABUMI – Persoalan infrastruktur jalan di wilayah Sukabumi kembali menjadi sorotan publik. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Sukabumi Raya, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, tepatnta di Jalan Raya Bhayangkara, Kota Sukabumi, pada Senin (12/1) sore.

Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas buruknya tata kelola pembangunan, pengawasan, serta pemeliharaan jalan dan bangunan penunjang yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan pantuan Radar Sukabumi di lokasi, massa aksi tiba sekitar pukul 14.30 WIB dengan membawa sejumlah spanduk bernada kritik, di antaranya bertuliskan “Bina Marga Kerja Apa? Pengawasan Abai, Pembangunan Siluman”. Unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat Polres Sukabumi Kota.

Koordinator Daerah BEM PTNU Sukabumi Raya, Aceng Sopian kepada Radar Sukabumi mengatakan, bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian keresahan masyarakat Kabupaten dan Kota Sukabumi, khususnya terkait kondisi jalan provinsi yang dinilai memprihatinkan.

“Yang kami sampaikan hari ini adalah keresahan besar masyarakat, terutama terkait jalan-jalan di bawah kewenangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, khususnya UPTD Wilayah II Sukabumi. Persoalannya sangat mendasar, mulai dari tata kelola, pengawasan, pelaksanaan hingga pemeliharaan,” kata Aceng kepada Radar Sukabumi usai melakukan aksi unjuk rasa pada Senin (12/1).

Menurutnya, UPTD Wilayah II Sukabumi kerap dinilai lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan proyek. Bahkan, BEM PTNU menyoroti penggunaan rekanan atau kontraktor yang dinilai memiliki rekam jejak buruk. Namun tetap kembali mendapatkan proyek.

“Kami mempertanyakan mengapa kontraktor yang sebelumnya terbukti bermasalah, bahkan memiliki catatan kelam dalam pekerjaan, masih terus dipilih. Temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun seolah tidak ditindaklanjuti secara tegas,” tegasnya.

Sorotan utama mahasiswa tertuju pada proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) Jabar Istimewa yang berada di wilayah Kampung Langkob, Desa/Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, yang sempat viral karena mengalami amblas, meski baru selesai dibangun dalam hitungan minggu. Kondisi tersebut, menurut Aceng, menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan dan kualitas pekerjaan. Padahal, untuk pembangunan TPT Jabar Istimewa tersebut, telah menelan anggaran cukup besar. Yakni, sekitar Rp7 Miliyar.

Halaman: 1 2 3 4