SUKABUMI – Pemerintah Desa Bantarsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, meminta perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi hingga pemerintah pusat terkait kondisi ratusan warga yang terdampak bencana retakan tanah. Bencana yang terjadi beberapa waktu lalu, telah merusak puluhan rumah penduduk dan menyebabkan kerugian material yang cukup besar.
Kepala Desa Bantarsari, Dudung Rusiana kepada Radar Sukabumi menjelaskan, bahwa meskipun penanganan awal dari relawan dan pemerintah cukup memadai, terutama dalam memenuhi kebutuhan logistik seperti makanan, namun permasalahan terbesar yang dihadapi saat ini adalah relokasi dan pemindahan warga ke tempat yang lebih aman.
“Kami sangat berharap agar pihak pemerintah daerah dan pusat segera memberikan perhatian lebih pada masalah ini, khususnya terkait kajian dan penetapan lokasi relokasi bagi ratusan warga yang terdampak bencana,” jelas Dudung kepada Radar Sukabumi pada Jumat (20/12).
Dampak dari bencana retakan tanah ini, sambung Dudung, sedikitnya 195 warga dari jumlah 53 Kepala Keluarga (KK) di Kampung Simpang, Desa Bantarsari, Kecamatan Pabuaran, telah direlokasi ke Posko Pengungsian, tepatnya Kampung Babakan, RT 18/RW 04, Desa Bantarsari, Kecamatan Pabuaran.
“Itu, kami meminta agar pihak geologi atau PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) segera turun untuk melakukan pengkajian terhadap kondisi tanah di wilayah yang terdampak bencana,” ujarnya.
Dudung juga mengungkapkan bahwa pihak desa telah melakukan koordinasi dengan Perum Perhutani untuk mencari solusi terkait lahan yang dapat digunakan untuk relokasi. Pemerintah Desa Bantarsari mengusulkan untuk memperoleh lahan seluas sekitar 30.000 meter persegi, guna dibangun hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut.
“Perhutani sudah kami ajak berdiskusi dan mereka bersedia memberikan sedikit lahannya untuk dijadikan lokasi huntap. Namun, kami masih menunggu kajian lebih lanjut dari pihak geologi agar bisa memastikan bahwa lokasi tersebut aman untuk ditempati,” tambahnya.
Pihaknya juga mengungkapkan, bahwa masyarakat saat ini sangat berharap agar proses relokasi dapat dilakukan secepatnya, mengingat kondisi tanah di area permukiman yang terdampak bencana retakan tanah masih sangat rawan dan mustahil untuk kembali ditempati warganya.
“Langkah cepat dari pemerintah pusat dan daerah, sangat diperlukan untuk memberikan kepastian dan ketenangan bagi warga yang selama ini hidup dalam ketidakpastian akibat ancaman bencana susulan,” paparnya.
Pemerintah Desa Bantarsari berharap agar proses kajian oleh tim geologi dan PVMBG segera dilakukan agar warga dapat segera dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Selain itu, pemerintah desa juga berharap agar pihak Perhutani dapat memberikan dukungan penuh dalam proses relokasi ini. Hal ini, mesti dilakukan agar warga terdampak bisa segera memiliki hunian tetap yang aman dan layak huni.
“Saat ini, kami sedang menunggu langkah konkret dari pemerintah dan pihak terkait agar masalah ini bisa segera diselesaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Perhutani yang telah bersedia membantu, semoga langkah ini bisa membawa solusi bagi warga yang terdampak,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Koordinator Posko Bencana Kampung Simpang, Desa Bantarsari, Kecamatan Pabuaran, Yadi (39) kepada Radar Sukabumi mengatakan, ratusan warga terdampak bencana retakan tanah yang menerjang wilayah Kampung Simpang, Desa Pabuaran ini, telah merusak puluhan rumah warga.
“Iya, dampaknya sekitar 195 warga dari jumlah 53 Kepala Keluarga (KK), harus rela tinggal di Posko Pengungsian, tepatnya di Kampung Babakan, RT 18/RW 04, Desa Bantarsari, Kecamatan Pabuaran,” jelas Yadi.
“Sudah ada sekitar 2 pekan lebih ratusan warga terdampak bencana alam itu, tinggal di sini. Kalau laki-laki ada yang tidur di masjid dan tenda. Sementara, kalau ibu-ibu mayoritas tinggal di rumah warga, karena jika tinggal di posko pengungsian tidak memungkinkan karena tidak luas bangunannya. Tapi kalau makan semuanya di posko ini,” paparnya.
Untuk itu, ia mewakili ratusan warga terdampak bencana alam tersebut, berharap kepada pemerintah untuk dapat segera memberikan perhatian yang serius, khususnya perihal relokasi untuk hunian sementara atau hunian tetap bagi warga terdampak bencana alam tersebut.
“Iya, kasian warga penyintas itu, tinggal di sini berdesakan. Terlebih, banyak para penyintas yang mengalami sakit. Seperti batuk, pilek, lambung. Kalau awal-awal itu, kebanyakan anak-anak yang terserang sakit demam. Kalau untuk sekarang kebanyakan para lansia,” imbuhnya.
“Kalau untuk penanganan kesehatan, memang sudah ada dan hampir setiap hari suka ada tim nakes ke sini, namun yang menjadi persoalan para penyintas itu, mereka mengharapkan tempat relokasi yang aman dan nyaman,” pungkasnya. (Den)