Digitalisasi Jadi Langkah Strategis Kementerian ATR/BPN Atasi Konflik Pertanahan

JAKARTA – Transformasi digital di sektor pertanahan menjadi langkah strategis pemerintah dalam menekan tingginya angka sengketa lahan yang selama ini terjadi di berbagai daerah. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, usai menghadiri CNN Indonesia Award 2025 di Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Menurut Wamen Ossy, digitalisasi layanan pertanahan merupakan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kualitas layanan publik sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat. Sistem yang modern, transparan, dan terintegrasi dinilai akan menjadi solusi atas berbagai problem agraria yang sering dipicu oleh tumpang tindih data, kesalahan administrasi, dan keterlambatan proses layanan.

“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia,” ujar Wamen Ossy dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN.

Sengketa pertanahan selama ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola agraria di Indonesia. Banyak kasus berawal dari data kepemilikan yang tidak terverifikasi dengan baik, arsip dokumen yang tersimpan secara manual, hingga proses pelayanan yang rentan terjadi kesalahan.

Melalui digitalisasi, seluruh dokumen, peta bidang, dan data kepemilikan akan tersinkronisasi dalam satu sistem terintegrasi. Hal ini diyakini dapat mempercepat proses administrasi, sekaligus menutup celah terjadinya konflik akibat tumpang tindih kepemilikan lahan.

“Sekitar 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Modernisasi sistem ini sangat diperlukan agar layanan dapat diberikan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan,” jelas Wamen Ossy.

Digitalisasi juga diharapkan memudahkan masyarakat mengakses layanan pertanahan tanpa harus melalui proses panjang dan rumit seperti sebelumnya.

Selain mempercepat transformasi digital, Kementerian ATR/BPN juga terus menggenjot dua program prioritas nasional: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria. Kedua program tersebut dinilai memiliki dampak besar dalam memberikan perlindungan hukum dan pemerataan akses lahan bagi seluruh warga negara.

“Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,” jelas Wamen Ossy.

PTSL berfokus pada percepatan sertipikasi tanah secara menyeluruh, sehingga setiap bidang tanah memiliki legalitas yang sah. Sementara itu, Reforma Agraria menargetkan redistribusi lahan serta pemberdayaan masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat dikelola secara produktif.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy memberikan apresiasi atas dukungan serta kritik konstruktif yang selama ini diberikan masyarakat kepada Kementerian ATR/BPN. Ia menyatakan bahwa masukan dari publik sangat penting untuk memastikan layanan pertanahan terus mengalami perbaikan.

“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan, kritik yang membangun, dan masukan terhadap kinerja kami, terutama di daerah. Hal ini penting agar kami dapat terus memperbaiki pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tutupnya. (Den)