Dorong PMI Tembus Pasar Global, Disnakertrans Sukabumi Gandeng BJB Salurkan KUR hingga Rp35 Juta

SUKABUMI —  Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus memperluas akses kerja ke luar negeri bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah menggandeng Bank BJB untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus PMI dengan plafon hingga Rp35 juta.

Langkah ini diperkuat melalui kegiatan Sosialisasi KUR bagi Calon PMI kepada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), yang digelar di aula Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Jalan Raya Pelabuhan II, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jumat (21/11).

Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Sigit Widarmadi, menyebut program ini sebagai solusi konkret atas kendala pembiayaan yang selama ini membebani calon PMI, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Kami menerima banyak laporan bahwa biaya pelatihan, administrasi, hingga keberangkatan menjadi penghalang utama. Melalui skema KUR dari BJB, kami ingin membuka jalan agar mereka tetap bisa berangkat secara legal dan profesional,” ujar Sigit.

Menurutnya, sekitar 50 dari total 74 LPK binaan Disnakertrans hadir dalam sosialisasi tersebut. LPK selama ini berperan penting dalam menyiapkan tenaga kerja terampil, baik untuk pasar domestik maupun internasional.

Skema KUR PMI dari BJB menawarkan bunga rendah, yakni 6 persen per tahun, dengan plafon pinjaman disesuaikan negara tujuan. Untuk Jepang, misalnya, biaya pemberangkatan bisa mencapai Rp35 juta, sementara ke Taiwan rata-rata sekitar Rp18 juta.

“Kami berharap program ini tidak hanya membantu calon PMI, tetapi juga mendukung keberlangsungan pelatihan di LPK,” tambah Sigit.

Mayoritas calon PMI asal Sukabumi, lanjutnya, bekerja di Jepang dan Arab Saudi. Di Jepang, mereka umumnya ditempatkan di sektor industri formal, sementara di Arab Saudi, banyak yang bekerja sebagai sopir, teknisi, dan tenaga terampil lainnya.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Sukabumi dalam menekan angka pengangguran terbuka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah hadir untuk menjembatani kebutuhan pencari kerja dan lembaga pelatihan. Kami ingin memastikan tidak ada lagi calon PMI yang gagal berangkat hanya karena persoalan biaya,” tegasnya.

Sementara itu, Divisi Kredit UMKM Bank BJB, Ricky Fajar, menyatakan bahwa KUR PMI merupakan program strategis pemerintah pusat yang disalurkan melalui BJB. Ia menegaskan bahwa pembiayaan ini menyasar calon PMI berusia 18–40 tahun, lulusan minimal SLTA, terdaftar di LPK resmi, dan memiliki riwayat kredit yang baik.

“SLIK OJK menjadi syarat mutlak. Jika tidak lolos, otomatis tidak bisa mengakses kredit,” jelas Ricky.

Secara nasional, alokasi KUR PMI yang dipercayakan kepada BJB pada 2025 mencapai Rp60 miliar, dengan serapan saat ini baru sekitar 50 persen. Artinya, peluang masih terbuka lebar bagi calon PMI asal Sukabumi.

“Kami terus mendorong sinergi dengan Disnakertrans dan LPK agar semakin banyak warga Sukabumi yang bisa diberdayakan dan diberangkatkan secara legal,” pungkasnya.(den/d)