Ekonomi Kota Sukabumi Jangan Cuma “Numpang Lewat”, Daya Beli Warga dan UMKM Harus Bergerak

5 hours ago 9
 Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki dan Wakil Walikota Sukabumi, Bobby Maulana.KEBIJAKAN: Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki dan Wakil Walikota Sukabumi, Bobby Maulana.

RADARSUKABUMI.COM – Pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi tidak cukup hanya dilihat dari naiknya angka pertumbuhan ekonomi. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan perputaran ekonomi benar-benar terasa di tengah masyarakat, mulai dari daya beli, aktivitas perdagangan, investasi hingga keberlangsungan usaha mikro dan kecil.

Karena itu, Pemerintah Kota Sukabumi mendorong agar penguatan ekonomi daerah tidak bertumpu pada satu sektor. Kemampuan fiskal pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi, perdagangan dan ekonomi kreatif dinilai harus berjalan beriringan untuk menciptakan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengatakan, APBD memiliki posisi penting dalam menggerakkan ekonomi daerah. Namun, kekuatan anggaran pemerintah harus dibarengi dengan aktivitas ekonomi masyarakat agar dampaknya tidak berhenti pada belanja pemerintah semata.

Salah satu yang terus didorong adalah optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi bagian dari sumber pendapatan yang dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Namun, peningkatan penerimaan tersebut harus diikuti dengan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Menurut Ayep, uang yang berasal dari masyarakat harus kembali dalam bentuk program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

“APBD ini adalah uang rakyat yang dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk program. Karena itu, kita harus memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Di luar sektor fiskal, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana memperbesar aktivitas ekonomi masyarakat. UMKM menjadi salah satu sektor yang dinilai memiliki ruang besar untuk berkembang, karena bersentuhan langsung dengan penciptaan lapangan usaha dan pendapatan masyarakat.
Pengembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu jalur yang ditempuh. Pelatihan Design dan Membatik yang digelar Dinas Koperasi Kota Sukabumi bersama Dekranasda dan Bank BJB pada 8–10 September 2026, misalnya, melibatkan 75 peserta dari kalangan pemula dan pelaku UMKM.

Kegiatan tersebut tidak semata diarahkan untuk meningkatkan keterampilan membatik. Lebih jauh, kemampuan desain dan produksi diharapkan dapat menjadi modal bagi pelaku usaha untuk menciptakan produk yang memiliki nilai jual dan mampu bersaing di pasar.

Batik menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan Kota Sukabumi bersama produk kerajinan bambu dan kuliner. Persoalannya bukan hanya bagaimana menghasilkan produk, tetapi bagaimana produk tersebut memiliki kualitas, identitas, kemasan, pemasaran dan akses pasar yang lebih luas.

Kepala BPKPD Kota Sukabumi, Sandra Utama Teguh menilai penguatan ekonomi daerah juga memiliki kaitan erat dengan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapata Menurutnya, peningkatan kepatuhan pajak akan memperkuat ruang pemerintah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan.

“Penerimaan daerah harus kita dorong secara optimal, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat melihat manfaat dari pajak yang mereka bayarkan. Kepercayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kepatuhan,” ujar Sandra.

Ia mengatakan, kemudahan pelayanan dan digitalisasi pembayaran juga menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin sederhana akses pelayanan, diharapkan semakin kecil hambatan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah.
Pada saat yang sama, penguatan UMKM membutuhkan dukungan yang lebih luas. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Perbankan, dunia usaha, komunitas dan pelaku ekonomi kreatif memiliki peran dalam membuka akses pembiayaan, meningkatkan keterampilan, memperluas pemasaran hingga menciptakan jaringan usaha.

Dengan demikian, tantangan ekonomi Kota Sukabumi ke depan bukan sekadar mengejar pertumbuhan. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan tersebut menciptakan lebih banyak kesempatan usaha, memperkuat UMKM, meningkatkan produktivitas dan menjaga daya beli masyarakat.
Penguatan PAD dan pemberdayaan sektor produktif pun harus ditempatkan dalam satu arah. Ketika penerimaan daerah semakin kuat, ruang pembangunan bertambah.

“Apabila UMKM berkembang, lapangan usaha dan pendapatan masyarakat ikut bergerak. Sementara ketika konsumsi dan investasi tumbuh, roda ekonomi daerah semakin cepat berputar,” jelasnya.

Arah tersebut menjadi penting di tengah target Kota Sukabumi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi. Pertumbuhan yang tinggi tanpa stabilitas harga berpotensi menggerus daya beli, sementara inflasi yang rendah tanpa aktivitas ekonomi yang kuat juga tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Pekerjaan rumah pemerintah bukan hanya menjaga angka pertumbuhan, tetapi memastikan ekonomi Kota Sukabumi benar-benar bergerak dari bawah hingga atas dari pelaku UMKM, konsumen, dunia usaha hingga pemerintah daerah. (ris)

Read Entire Article
Information | Sukabumi |