Inflasi Ditekan, Daya Beli Warga Dijaga

RADARSUKABUMI.COM – Pemerintah Kota Sukabumi menyiapkan pola baru pengendalian inflasi dengan membawa intervensi harga lebih dekat ke masyarakat. Gerakan Pasar Murah (GPM) dirancang berlangsung secara berkala di 33 kelurahan, dengan sasaran utama warga yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 5.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah menjaga daya beli ketika harga kebutuhan pokok mengalami tekanan. Pemkot tidak hanya mengejar stabilitas angka inflasi, tetapi juga memastikan subsidi yang dikeluarkan melalui APBD benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengatakan, pola intervensi harus berbasis data agar anggaran yang digunakan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Karena itu, pelaksanaan GPM akan diarahkan berdasarkan data penerima sehingga subsidi tidak diberikan secara merata tanpa melihat kondisi ekonomi warga.

“Ini bukan sekadar gagasan atau pemikiran, melainkan implementasi bagaimana stabilisasi inflasi bisa dipertahankan di Kota Sukabumi,” ujar Ayep Zaki kepada awak media, pada Rabu (22/9).

Dalam skemanya, sejumlah kebutuhan pokok akan dijual dengan subsidi sekitar 10 persen di bawah harga pasar. Besaran subsidi tersebut diharapkan dapat mengurangi beban belanja rumah tangga sekaligus menjaga konsumsi masyarakat tetap bergerak.

Bagi Pemkot Sukabumi, pengendalian harga memiliki efek yang lebih luas dari sekadar menekan pengeluaran warga. Ketika daya beli terjaga, uang yang beredar di masyarakat juga diharapkan terus menggerakkan aktivitas ekonomi lokal.

Ayep Zaki bahkan menggambarkan besarnya efek pengganda dari intervensi tersebut. Menurutnya, anggaran yang digunakan untuk subsidi harga dapat menghasilkan daya belanja masyarakat yang lebih besar karena dana tersebut kembali berputar melalui transaksi kebutuhan sehari-hari.

“Jika kita lakukan intervensi Rp100 juta, itu setara dengan daya belanja masyarakat senilai Rp1 miliar. Apabila kita menganggarkan Rp1 miliar dalam satu tahun untuk stabilisasi harga, hal tersebut dapat memicu perputaran belanja masyarakat hingga Rp10 miliar yang dibagi ke 33 kelurahan,” katanya.

Pelaksanaan GPM nantinya tidak berdiri sendiri. Pemkot melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), dukungan APBD, Baznas, serta unsur masyarakat seperti Pramuka.

Dengan pola tersebut, intervensi inflasi diarahkan tidak berhenti pada kebijakan di tingkat kota. Pemerintah ingin stabilisasi harga dapat dirasakan hingga lingkungan kelurahan, sekaligus memperkuat daya beli dan perputaran ekonomi masyarakat secara langsung. (ris)