Konsisten Bangun Desa, ATR/BPN Sabet Penghargaan Rural Development dan Regional Equity

JAKARTA – Upaya panjang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam membangun desa dan menciptakan pemerataan ekonomi kembali mendapatkan legitimasi di tingkat nasional. Melalui program unggulan Kampung Reforma Agraria, kementerian ini dinobatkan sebagai penerima CNN Indonesia Award 2025 untuk kategori Rural Development & Regional Equity. Penghargaan prestisius tersebut diberikan dalam seremoni resmi di Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025) malam.

Penghargaan ini bukan sekadar simbol capaian, tetapi cerminan atas konsistensi ATR/BPN dalam mendorong distribusi aset dan pemberdayaan masyarakat desa agar lebih mandiri secara ekonomi. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, hadir langsung menerima penghargaan yang diberikan oleh CNN Indonesia.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada CNN Indonesia atas apresiasi ini. Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah, atas kinerjanya dan juga pelayanannya sehingga mendapatkan pengakuan ini,” ujar Wamen Ossy usai menerima penghargaan tersebut dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN.

Program Kampung Reforma Agraria merupakan salah satu terobosan ATR/BPN dalam mendorong transformasi kawasan pedesaan. Program ini bukan sekadar membagikan sertipikat tanah atau menjalankan redistribusi aset, tetapi memastikan tanah tersebut kembali produktif, dikelola dengan baik, dan memberi nilai tambah bagi ekonomi masyarakat.

Model ini dinilai berhasil menciptakan ekosistem pembangunan desa yang inklusif menggabungkan aspek sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Banyak desa yang kini memiliki kepastian hukum atas tanah, sekaligus mendapat pendampingan dalam pemanfaatannya untuk kegiatan produktif seperti pertanian terpadu, usaha mikro, hingga pengembangan kawasan wisata pedesaan.

“Reforma Agraria ini menjadi salah satu program prioritas Kementerian ATR/BPN. Kami dorong untuk menyetarakan atau menyeimbangkan kepemilikan lahan, serta memastikan lahan-lahannya produktif,” jelas Wamen Ossy.

Dengan cara itu, Reforma Agraria tidak hanya menghadirkan keadilan struktural, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Selain mengupayakan program berbasis penguatan ekonomi desa, ATR/BPN juga terus mengakselerasi transformasi digital secara menyeluruh. Langkah ini merupakan salah satu pilar utama dalam reformasi birokrasi yang tengah dijalankan pemerintah.

Digitalisasi layanan pertanahan dan tata ruang diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa agraria yang selama ini menjadi salah satu problematika terbesar dalam tata kelola pertanahan di Indonesia. Sistem yang lebih transparan dan terintegrasi dipercaya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.

“Kami sedang melaksanakan transisi dari sistem analog ke digital. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat dan lembaga terkait. Jika digitalisasi ini berhasil, kami yakin akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia,” ungkap Wamen Ossy.

Transformasi tersebut mencakup digitalisasi dokumen pertanahan, pengembangan aplikasi layanan, hingga peningkatan pengawasan tata ruang berbasis pemantauan digital.

Dalam momentum penghargaan ini, Wamen Ossy juga menegaskan bahwa kritik dan dukungan dari masyarakat menjadi elemen penting untuk memastikan pelayanan publik semakin baik. Menurutnya, ATR/BPN akan terus mendorong pelayanan yang mudah diakses, cepat, dan transparan di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan serta kritik yang membangun agar kami dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh daerah. Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang cepat, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (Den)