JAKARTA – Transparansi dan akuntabilitas kembali menjadi kata kunci dalam tata kelola proyek strategis nasional. Rabu (20/08/2025), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) di Aula Prona, Jakarta. Agenda ini diikuti 130 peserta dari 88 satuan kerja (Satker) pusat dan daerah, dengan tujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi dalam menjalankan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menekankan bahwa keberhasilan ILASPP tidak hanya bergantung pada aspek teknis, melainkan pada fondasi moral yang kokoh. “Untuk mencapainya, kita harus memiliki dasar komitmen, profesionalisme, dan integritas. Semua itu akan berpengaruh dan bergantung pada hasil yang berkualitas, akuntabel, dan bermanfaat,” tegas Pudji dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN.
Bagi Pudji, tiga hal tersebut bukan sekadar jargon birokrasi, melainkan pedoman kerja nyata. ILASPP, yang melibatkan banyak unsur dan lintas wilayah, diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. “Agar hasil kerja benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat yang nyata,” ujarnya di hadapan jajaran pejabat dan perwakilan Satker.
Nada serupa disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan. Menurutnya, Bimtek ini penting untuk menyelaraskan pemahaman sehingga setiap Satker bergerak dalam ritme yang sama. “Kita ada di sini untuk memastikan bahwa setiap komponen proyek dapat berkoordinasi dengan baik dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana,” katanya.
Dalu menegaskan bahwa keseragaman arah bukan berarti membatasi kreativitas, melainkan menjaga agar setiap output yang dihasilkan sejalan dengan kebijakan strategis kementerian. Dalam konteks proyek sebesar ILASPP, konsistensi menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan.
ILASPP sendiri merupakan proyek kolaboratif dengan dukungan Bank Dunia. Kehadiran Senior Urban Specialist World Bank, Uri Raich, menandai pentingnya kerja sama internasional dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang. Ia menilai, partisipasi aktif peserta Bimtek sangat menentukan arah implementasi.
“Partisipasi Anda sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian kerangka kinerja ini tidak hanya menjadi keberhasilan prosedural semata, namun juga sebagai fondasi bagi kolaborasi yang berkelanjutan,” ujar Uri.
Bank Dunia, melalui ILASPP, berharap Indonesia mampu memperkuat sistem administrasi pertanahan yang lebih transparan, terintegrasi, dan berpihak pada kepentingan publik.
Bimtek ILASPP yang berlangsung 20–21 Agustus 2025 ini diisi dengan pemaparan materi, diskusi teknis, hingga praktik penyusunan rencana kerja. Narasumber berasal dari internal Kementerian ATR/BPN maupun pihak eksternal terkait, sehingga peserta mendapat gambaran menyeluruh mengenai implementasi proyek.
Di tengah agenda padat itu, atmosfer kebersamaan terasa. Para peserta tidak hanya mendengar, tetapi juga berdiskusi dan bertukar pengalaman lapangan. Hal ini diharapkan memperkuat kapabilitas Satker sebagai ujung tombak pelaksanaan proyek.
Lebih jauh, Bimtek ini bukan sekadar kegiatan teknis, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Di tengah sorotan terhadap tata kelola pertanahan di Indonesia, ILASPP dipandang sebagai momentum memperbaiki sistem. Transparansi anggaran dan integritas kerja menjadi pijakan utama agar program tidak sekadar selesai di atas kertas, melainkan nyata dirasakan masyarakat.
Dengan komitmen bersama, profesionalisme, dan integritas, ILASPP diharapkan tidak hanya mendukung tata kelola pertanahan modern, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan ruang hidup yang lebih tertata dan berkeadilan, pungkasnya . (Den)