Pemkot Sukabumi Perkuat Aparatur Berantas Rokok Ilegal

SUKABUMI — Pemerintah Kota Sukabumi terus mengintensifkan upaya menekan peredaran rokok ilegal. Melalui Satpol PP dan Damkar, Pemkot menggelar pelatihan peningkatan kapasitas aparatur di salah satu hotel kawasan Jalan Bhayangkara, Rabu (6/5).

Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, jajaran Satpol PP, serta perwakilan Kantor Pelayanan Bea Cukai Bogor. Pelatihan difokuskan pada peningkatan kemampuan anggota dalam mengidentifikasi dan menangani peredaran barang kena cukai hasil tembakau (BKCHT) ilegal.

Dalam sambutannya, Ayep Zaki menegaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur merupakan langkah penting mendukung penegakan aturan di bidang cukai.

“Ini bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan aparat di lapangan, terutama dalam menghadapi peredaran rokok ilegal yang masih menjadi tantangan,” ujarnya.

Ia menekankan, sektor cukai tembakau berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dan berdampak pada pendapatan daerah melalui skema dana bagi hasil. Karena itu, peredaran rokok ilegal dinilai merugikan keuangan negara.

“Jika dibiarkan, tentu akan mengurangi potensi penerimaan negara dan daerah. Maka ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota mengajak masyarakat berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan indikasi pelanggaran di lingkungan sekitar.

“Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Informasi dari warga akan sangat membantu aparat dalam melakukan penindakan,” tambahnya.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Sukabumi, Yogi Darmawan, menjelaskan pelatihan dilakukan bertahap agar seluruh anggota memperoleh pembekalan merata.

“Pesertanya bergiliran setiap tahun. Target kami semua personel memiliki kemampuan dasar dalam mendeteksi pelanggaran di bidang cukai,” katanya.

Materi pelatihan mencakup berbagai modus pelanggaran, seperti penggunaan pita cukai palsu, penyalahgunaan pita cukai, hingga peredaran rokok tanpa pita cukai. Peserta juga dibekali teknik pengumpulan informasi sebagai dasar pengambilan langkah di lapangan. Hasil pelatihan akan langsung diimplementasikan dengan menempatkan anggota di titik rawan berdasarkan laporan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Bea Cukai Bogor, Jumiah, menuturkan bahwa sosialisasi merupakan bagian dari strategi penegakan hukum berkelanjutan. Program ini didukung Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026.

“Sosialisasi tidak hanya menyasar aparat, tetapi juga masyarakat agar semakin paham pentingnya menggunakan produk legal,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerimaan dari sektor cukai akan kembali ke masyarakat dalam bentuk program kesejahteraan, layanan kesehatan, hingga penguatan penegakan hukum.

Terkait sanksi, Jumiah menjelaskan pelanggaran seperti penggunaan pita cukai palsu dapat dikenakan hukuman pidana hingga 10 tahun penjara serta denda berkali lipat dari nilai cukai. Sedangkan peredaran rokok tanpa pita cukai juga memiliki ketentuan pidana tersendiri.

“Masyarakat tidak dikenakan sanksi, namun kami imbau agar membeli produk yang legal. Sedangkan pedagang wajib memastikan barang yang dijual sesuai aturan,” tegasnya.

Ia menekankan, keberhasilan pemberantasan rokok ilegal membutuhkan kolaborasi semua pihak. Dengan penguatan kapasitas aparatur dan dukungan publik, pemerintah berharap peredaran rokok ilegal di Kota Sukabumi dapat ditekan sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan penerimaan negara.(ris/d)