Sekolah Siaga Kependudukan, Upaya Pencegahan Perkawinan Anak dan Nol Perundungan: Ini Penjelasannya

BANDUNG — Implementasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) jenjang SMA, SMK dan MA di Jawa Barat (Jabar) diharapkan dapat mencegah terjadinya pernikahan dini dan perbuatan Bullying terhadap remaja pelajar.

Terkait itu, sebanyak 66 SMA, SMK dan MA dinyatakan menjadi pionir dalam implementasi SSK tersebut, demikian disampaikan oleh Siska Gerfianti, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Jabar.

Hal itu disampaikan Siska dalam Rapat Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor Optimalisasi SSK, yang merupakan Upaya Integrasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Zero Bullying.

Rapat bersama ke-66 SSK yang berasal dari 16 Kabupaten/Kota di Jabar, dilaksanakan di Aula Dewi Sartika, Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, pada Selasa (29/4/2025) kemarin.

Siska pun menyampaikan sambutan tertulis Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, bahwa pembentukan SSK adalah komitmen dan upaya dalam menghadapi berbagai isu kependudukan di kalangan anak, seperti pencegahan perkawinan anak dan nol perundungan (Bullying).

“Sekolah bukan hanya menjadi tempat belajar, tapi membentuk nilai kehidupan, merencanakan kehidupan, (mempelajari) kesehatan reproduksi, dan membangun empati serta relasi sosial yang sehat bagi remaja,” terang Siska, kutip laman Disdik Jabar, Rabu (30/4/2025).

Untuk mewujudkannya, lanjut Siska, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk membangun lingkungan sekolah yang inklusif, aman, dan mendukung tumbuh kembangnya anak-anak secara optimal.

“Perlu sinergi dari berbagai sektor. Bukan hanya untuk menumbuhkan pola pikir dan perilaku baik generasi muda, tetapi juga memberikan ruang aman bagi anak-anak untuk bertumbuh secara sosial, emosional, dan intelektual,” tuturnya.

Jika terwujud, permasalahan seperti perundungan dan pernikahan dini dapat terarasi. Sebab, dengan jumlah penduduk Jabar yang mencapai 50 juta jiwa, dua permasalahan tersebut kerap terjadi setiap tahun, ungkap Siska.

Karena itu, melalui SSK ini, ia berharap sekolah bisa berperan meningkatkan kesadaran generasi muda untuk menghindari pernikahan di usia anak (dini). “Ada banyak risiko yang muncul, seperti putus sekolah,” ucapnya.

“Sehingga, akses pendidikan dan peluang kerja yang lebih baik akan menurun dan berisiko tinggi terkena masalah kesehatan reproduksi,” kata Siska, menambahkan.

Dengan melindungi generasi muda dari perkawinan anak dan perundungan, Sisca meyakini cita-cita menuju Indonesia Emas dapat tercapai. “Anak-anak dilindungi hak-haknya agar jadi generasi emas dan berdaya saing,” tegasnya.

Peserta rapat koordinasi ini terdiri dari berbagai perangkat daerah lintar sektor dan komunitas. Beberapa narasumber dalam rapat tersebut, yakni perwakilan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jabar, profesional kesehatan serta Kepala SMA Kosgoro Kota Bogor, Herman Lasrin sebagai salah satu SSK di Jabar.

Rapat koordinasi juga dihadiri oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik) Wilayah V, Lima Faudiamar dan Kepala Sub-Bagian Tata Usaha dari beberapa wilayah Cadisdik di Jabar. (Ron/Nzr)