Dorong Transformasi Menuju Birokrasi Berdampak, Kementerian ATR/BPN Targetkan Predikat A pada SAKIP

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dikutip Radar Sukabumi pada halaman reswi website Kementerian ATR/BPB, bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menargetkan capaian predikat A sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional.

“Nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir. Namun untuk meraih predikat A, kita perlu kerja bersama dan kolaborasi menyeluruh dari seluruh jajaran,” ujar Pudji Prasetijanto dalam Webinar Nasional bertajuk Langkah-Langkah Menuju Predikat SAKIP A yang digelar Selasa (17/06).

Pada tahun 2023, Kementerian ATR/BPN memperoleh nilai 69,17 dengan predikat BB (Sangat Baik). Nilai ini naik menjadi 70,54 pada tahun 2024. Meski predikat masih sama, tren positif ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas dalam pengelolaan kinerja instansi.

Pudji menekankan pentingnya sinergi antara kantor pusat dan seluruh satuan kerja di daerah, mulai dari Kantor Wilayah (Kanwil) hingga Kantor Pertanahan (Kantah). Ia mendorong agar seluruh unit tidak ragu mengidentifikasi serta menyampaikan berbagai hambatan yang dihadapi di lapangan.

“Rekan-rekan di wilayah tidak sendiri. Kami di pusat siap memberikan arahan, masukan, dan solusi. Jangan sampai ada mata rantai yang terputus,” tegasnya.

Webinar ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, serta Kementerian PPN/Bappenas, guna memberikan perspektif dan strategi teknis dalam penguatan sistem kinerja.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN tengah mengembangkan fitur e-SAKIP pada aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP).

“Pengembangan ini diharapkan mempermudah proses pelaporan dan pemantauan kinerja secara digital, serta memberi gambaran menyeluruh bagi pimpinan dan tim penilai terhadap capaian dan perbaikan yang telah dilakukan,” ujar Andi.

SAKIP merupakan sistem integral yang mencakup seluruh proses manajemen kinerja instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Plt. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Einstein Al Makarima Mohammad, menegaskan bahwa sistem ini menjadi fondasi penting dalam membangun birokrasi yang transparan dan berdampak langsung pada masyarakat.

Sekjen Kementerian ATR/BPN hadir dalam webinar ini bersama sejumlah pejabat eselon II, di antaranya Plt. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Budi Santosa, serta Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaludin.

Melalui kegiatan ini, diharapkan capaian predikat A pada SAKIP tidak hanya menjadi target administratif. “Iya tetapi juga menjadi bagian dari transformasi nyata menuju birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi hasil,” pungkasnya. (Den)