Soal Infrastruktur Jalan KDM Tekankan Wajib Dirasakan Masyarakat, IAW: Perlu Pengawasan Khusus Proyek BMPR, Ini Alasannya

RADAR SUKABUMI – Seperti diketahui sarana dan prasarana (sarpras) Jalan merupakan “urat nadi” perekonomian karena, jika kondisi jalan baik atau mulus maka akses transportasi pasti lancar dan tentunya perekonomian akan meningkat.

Oleh karena itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, sebelumnya menyampaikan bahwa pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana jalan diseluruh wilayah Jabar, menjadi salah satu prioritas utamanya.

Untuk menunjang kondisi jalan mulus, maka di Tahun Anggaran (TA) 2025 ini, Pemerintah provinsi (Pemprov) Jabar, mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk perbaikan/ pembangunan infrastruktur.

Tentunya, dana tersebut menjadi bagian atau langkah besar dari KDM -sapaan akrab Gubernur Jabar- meningkatkan konektivitas wilayah, menurunkan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam suatu kesempatan, KDM menyampaikan, bahwa anggaran infrastruktur jalan pada tahun 2025 ini difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi jalan provinsi, jembatan, drainase, serta infrastruktur pendukung kawasan pertanian dan pariwisata.

“Saya ingin infrastruktur jalan menjadi lokomotif pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Setiap kilometer jalan yang diperbaiki adalah akses baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya, kutip pernyataan KDM saat Rapat Kerja Pembangunan Daerah di Gedung Sate, beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, saat ini pihak Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar melalui UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) mulai dari Wilayah Pelayanan I-VI, sedang melaksanakan berbagai pekerjaan jalan milik provinsi.

Seperti, paket pekerjaan rekonstruksi dan peningkatan ruas jalan, rehabilitasi jalan dan jembatan, serta normalisasi/ pembangunan saluran air (drainase), pembangunan akses jalan kawasan wisata dan pertanian.

Menanggapi pernyataan KDM, lembaga Indonesian Audit Watch (IAW) apresiasi Pemprov Jabar, khususnya KDM. Karena, dibawah kepemimpinan (KDM) dirasa peningkatan Sarpras jalan dibeberapa wilayah di Jabar menjadi lebih baik alias mulus dan memang itu merupakan salah satu program prioritas KDM, selain sektor Pendidikan dan Kesehatan serta aspek Sosial lainnya.

“Kami sangat apresiasi dengan berbagai terobosan dari KDM dalam memajukan pembangunan di Jabar, demi untuk kesejahteraan masyarakatnya,” ucap Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, melalui sambungan telepon, pada Selasa (16/9/2025).

Namun, lanjutnya, pihaknya (IAW) juga berharap terobosan yang baik itu, jangan sampai menjadi peluang penyelewengan dalam penggunaan dana infrastruktur jalan, yang bisa saja dilakukan oleh oknum-oknum.

“Sebab, banyak kasus yang terjadi sebelumnya, oknum ikut bermain dalam pelaksanaan proyek. Mulai dari proses tender/ non-tender hingga urusan teknik dilapangan yang berkaitan dengan dana anggaran,” tuturnya.

“Modusnya pun berbagai macam. Yang paling rawan itu soal permainan spek teknik, seperti pekerjaan rekonstruksi, pemeliharaan rutin atau berkala, dan paket pekerjaan lain,” imbuhnya.

KDM perlu melakukan pengawasan khusus, misalnya dengan membentuk tim khusus/eksternal yang  kredibel, dan tentunya partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek BMPR juga sangat penting, saran Iskandar. (Ron/*)