SUKABUMI – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin melakukan penyerapan aspirasi masyarakat di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Sukabumi.
Kegiatan yang diadakan di Mabda Islam, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi ini juga dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Nandar.
Dalam kesempatan itu, berbagai keluhan masyarakat ditampung. Mulai dari persoalan kesehatan, pendidikan termasuk program Makan Bergizi Gratis. Salah satunya seperti yang disampaikan Tatang warga Nyalindung.
Dirinya mengaku harus tetap membayar biaya operasi padahal iuran BPJS Kesehatannya selalu dibayarkan. “Saya tidak pernah menunggak bayar BPJS Kesehatan, tapi ketika operasi malah diminta biaya Rp 3,5 juta,” keluhnya.
Selain persoalan kesehatan, warga lain juga mengeluhkan soal efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Khususnya untuk program pendidikan. Mereka berharap, khusus pendidikan tidak dilakukan efisiensi malah justru harus ditambah.
“Kami berharap khusus program pendidikan justru harus ditambah. Karena ini untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Apalagi di Kabupaten Sukabumi, masih banyak bangunan sekolah yang perlu perbaikan dan peningkatan fasilitas,” beber warga lainnya.
Menanggapi berbagai aspirasi masyarakat tersebut, Zainul Munasichin menyampaikan pihaknya akan menampung dan menindaklanjutinya. Terkait keluhan soal BPJS, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB ini mengaku bakal menindaklanjutinya dengan pihak terkait. Kalau semisal ternyata memang tidak ada masalah, ia menduga ada permainan di tingkat bawah (rumah sakit).
“Kalau semisal memang tidak pernah ada tunggakan, tentu ini ada masalah kalau ternyata harus tetap bayar. Saya meminta ini harus ditelusuri. Saya meminta anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Kang Nandar untuk melakukan pendampingan agar permasalahan ini bisa selesai,” pintanya.
Kang Zainul juga mengaku, memang banyak mendapat keluhan seputar BPJS Kesehatan. Bahkan berdasarkan pengakuan dari pihak BPJS Kesehatan Sukabumi, di lapangan sering terjadi jual beli kartu BPJS Kesehatan padahal itu bodong.
“Permasalahan ini tentu harus dibenahi. Makanya, salah satu yang kami lakukan dengan pihak BPJS Kesehatan adalah dengan terus melakukan sosialisasi kepesertaan kepada masyarakat,” ucapnya.
Sementara terkait soal keluhan efisiensi anggaran, hal ini tentu juga menjadi atensi semua pihak. Namun dirinya menyampaikan agar masyarakat tidak terlalu khawatir. Karena saat ini, efisiensi dilakukan hanya untuk kegiatan-kegiatan yang dirasa tidak perlu.
“Sementara untuk kebutuhan fisik dan lainnya, itu tentu tidak terkena dampak efisiensi. Tapi sekali lagi, hal ini memang menjadi atensi khusus karena memang dampak efisiensi ini begitu besar,” ucapnya.(*)