Wamen ATR : Perencanaan Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Jadi Prioritas Nasional

JAKARTA – Bencana hidrometeorologi yang kerap melanda Indonesia semakin menegaskan pentingnya perencanaan tata ruang berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang digelar di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, pada Kamis (20/03/2025).

“Sekitar 96% bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Ini menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang yang baik tidak lagi sekadar menjadi slogan, tetapi harus diterapkan secara konkret di setiap tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk memitigasi risiko bencana dan melindungi masyarakat,” kataWamen Ossy dalam paparannya yang dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi webstie Kementerian ATR/BPN.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno; Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang; Kepala BNPB, Suharyanto; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy; Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono; serta para kepala daerah yang hadir secara luring maupun daring.

Menurutnya, perencanaan tata ruang yang baik merupakan fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan. Tata ruang yang efektif tidak hanya mengatur pemanfaatan lahan, tetapi juga memastikan pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. “Tata ruang yang baik harus mencakup aspek mitigasi risiko bencana agar menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” tegasnya.

Wamen ATR/Waka BPN menekankan bahwa ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan tata ruang, di antaranya identifikasi kawasan rawan bencana, pengurangan kerentanan infrastruktur, serta penempatan infrastruktur vital di lokasi yang aman dari potensi bencana.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa perencanaan tata ruang yang baik diharapkan mampu mengurangi dampak bencana, menyelamatkan nyawa, mencegah kerugian ekonomi, serta meningkatkan kapasitas lokal dalam merespons dan memulihkan diri pascabencana.

Namun, Wamen Ossy mengakui bahwa implementasi perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana bukanlah hal yang mudah. Ada berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti memperkuat koordinasi antar lembaga, memanfaatkan teknologi dan data, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mendorong partisipasi masyarakat, serta mengintegrasikan kebijakan dan regulasi. “Selain itu, penguatan pengendalian dan penertiban juga sangat diperlukan untuk memastikan implementasi tata ruang yang efektif di lapangan,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Wamen Ossy menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar institusi dalam menghadapi tantangan bencana. “Kedua lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi. ATR/BPN bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang, sementara BNPB fokus pada manajemen bencana dan mitigasi risiko,” pungkasnya. (Den)