Kementerian ATR/BPN Siapkan Regulasi SDM untuk Dukung Pembangunan IKN Tahap II

IKN – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memasuki tahap kedua dan mendapat dukungan penuh dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa pihaknya kini fokus melakukan penguatan tata kelola pemerintahan serta menyiapkan regulasi kelembagaan, khususnya terkait sumber daya manusia (SDM), demi mendukung kelancaran pembangunan IKN.

Hal tersebut disampaikan Dalu Agung usai mengikuti Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Pembangunan Tahap 1 dan 2 IKN yang digelar di Kantor Kemenko 3, IKN, Selasa (11/11/2025).

“Kementerian ATR/BPN akan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Kami akan siapkan regulasi kelembagaan, seperti halnya untuk sumber daya manusia yang akan bertugas di IKN nantinya juga kami persiapkan,” ujar Dalu Agung Darmawan dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN.

Dalu Agung menjelaskan bahwa perpindahan ASN ke IKN bukanlah proses administratif semata, melainkan transformasi besar dalam cara kerja pemerintahan. Menurutnya, struktur birokrasi di IKN akan didesain lebih ramping, adaptif, dan berorientasi digital, sesuai dengan arah reformasi birokrasi nasional.

“Kami memastikan agar seluruh perangkat Kementerian ATR/BPN yang akan bertugas di IKN nanti beroperasi dengan struktur yang ramping, adaptif, dan berbasis digital,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kesiapan SDM menjadi aspek krusial agar layanan pertanahan dan tata ruang di IKN dapat berjalan efisien dan selaras dengan visi pemerintah dalam menata pusat pemerintahan modern.

Diketahui, pembangunan IKN tahap kedua meliputi perluasan kawasan permukiman, penyediaan fasilitas transportasi umum, penyelesaian pemindahan ASN, serta pembangunan lanjutan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun. Sementara pembangunan tahap pertama pada periode 2020–2024 lebih fokus pada infrastruktur dasar dan persiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Kami pahami arah kebijakan pemerintah dalam menyiapkan IKN sebagai pusat pemerintahan. Kami ingin memastikan bahwa aspek kelembagaan, tata kelola pemerintahan, serta kesiapan SDM aparatur dapat berjalan selaras dengan visi besar presiden,” jelas Dalu Agung.

Dalam kegiatan ini, Sekjen ATR/BPN mendampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, melakukan kunjungan lapangan (site visit) ke sejumlah titik strategis IKN. Rombongan meninjau progres pembangunan istana kepresidenan, hunian ASN, perkantoran, hingga fasilitas umum yang sedang dikebut pengerjaannya.

Turut hadir mendampingi Sekjen ATR/BPN antara lain Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng; Kepala Kanwil BPN Kaltim, Deni Ahmad Hidayat; serta Tenaga Ahli Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Faisal Amrin Bachtiar.

“Melalui persiapan regulasi, penguatan kelembagaan, dan upaya memastikan kesiapan aparatur negara, Kementerian ATR/BPN ingin memastikan bahwa kehadiran IKN sebagai pusat pemerintahan baru bukan sekadar pemindahan fisik, tetapi juga menghadirkan birokrasi yang modern, responsif, dan efisien,” pungkasnya. (Den)