APBN 2026: ATR/BPN Fokus Sempurnakan Layanan Pertanahan

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah ditetapkan menerima pagu indikatif sebesar Rp7,78 triliun untuk Tahun Anggaran 2026.

Angka ini tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan APBN 2026.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa anggaran tersebut akan digunakan secara optimal dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI yang digelar di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, pada Rabu (9/7/2025).

“Bapak/Ibu sekalian, dana yang disetujui ini akan kami manfaatkan secara akurat, prudent, dan akuntabel, berbasis pada manajemen risiko. Tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan tepat sasaran,” tegas Nusron Wahid dalam rapat tersebut dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN.

Anggaran yang telah ditetapkan akan dialokasikan untuk tiga program utama, yakni: dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang. Namun demikian, Nusron juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,63 triliun guna mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional.

Penambahan anggaran tersebut, menurut Nusron, diperlukan untuk mendukung beberapa agenda strategis, seperti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelenggaraan penataan ruang, serta pengadaan belanja pegawai baru, baik CPNS maupun PPPK.

“Kami mohon dukungan dari Komisi II agar program-program kami dapat berjalan maksimal. Terutama untuk PTSL, karena ini berdampak langsung pada kepastian hukum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Nusron.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, dukungan terhadap permintaan tambahan anggaran tersebut turut mengemuka. Dede menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN menunjukkan kinerja progresif, sehingga layak mendapatkan dukungan politik dan anggaran.

“Saya pribadi mendukung tambahan anggaran sebesar Rp3,63 triliun. Pak Menteri ini orangnya progresif. Kalau tidak kita dukung, beliau tidak bisa bergerak. Maka mudah-mudahan kita bisa menyisir kembali mana program-program yang nyata manfaatnya bagi rakyat,” ujar Dede Yusuf.

Sebagai informasi, serapan anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2024 mencapai 99,04%, menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik dan efektif.

Rapat kerja ini juga dihadiri oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, yang memberikan dukungan teknis dan substantif terhadap pembahasan anggaran dan kebijakan strategis kementerian.

“Dengan alokasi dan dukungan yang optimal, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus mendorong pelayanan yang transparan, inklusif, dan berdampak luas bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (Den)