Cegah Bencana Berulang, FPRB Sukabumi dan DPR RI Dorong Penguatan Mitigasi Pra-Bencana

5 hours ago 4

SUKABUMI — Pengurangan risiko bencana di Kabupaten Sukabumi membutuhkan komitmen kuat dan kerja sama lintas sektor, sejak jauh hari sebelum bencana melanda.

Hal itu mengemuka dalam audiensi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sukabumi bersama Anggota Komisi IV DPR RI, drh. Slamet, di Rumah Aspirasi drh. Slamet Kecamatan Kadudampit, Senin (10/8/2026).

Wakil Ketua FPRB Kabupaten Sukabumi, Andri Kurniawan (Abah Zein), menyoroti maraknya alih fungsi lahan dan berkurangnya kawasan hutan resapan air yang berpotensi memicu bencana ekologis.

Ia menekankan pentingnya penguatan mitigasi pra-bencana, pendidikan konservasi sejak dini, hingga penataan lingkungan secara berkelanjutan.

“Upaya pra-bencana itu memang sering kali dianggap kurang ‘seksi’ karena hasilnya tidak langsung terlihat secara fisik. Namun, justru di situlah kunci utama dalam memangkas risiko bencana,” ujar Abah Zein.

FPRB juga mengingatkan peristiwa banjir dan tanah longsor hebat pada 2024 lalu yang menerjang 38 kecamatan di Kabupaten Sukabumi sebagai pelajaran berharga pentingnya pemulihan ekosistem secara terukur.

“Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa mitigasi bencana dan pemulihan ekosistem perlu dilakukan secara lebih serius dan terukur,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hendra Purnama, memaparkan kondisi fiskal daerah yang saat ini sedang mengalami keterbatasan anggaran akibat efisiensi, sehingga berdampak pada minimnya alokasi dana operasional kebencanaan di BPBD.

Meski demikian, Hendra menegaskan Pemkab Sukabumi telah memiliki Perda Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelestarian Lingkungan dan Sumber Air berbasis kearifan lokal sebagai payung hukum perlindungan alam.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, drh. Slamet mengapresiasi inisiatif FPRB untuk terus mendorong pengurangan risiko bencana di Kabupaten Sukabumi.

Menurutnya, persoalan lingkungan dan kebencanaan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan data yang kuat, kolaborasi lintas sektor, serta langkah konkret yang dapat dilakukan bersama.

drh. Slamet juga menekankan pentingnya perhatian dan keberpihakan pimpinan daerah terhadap isu lingkungan dan konservasi.

Menurutnya, keseriusan pemerintah daerah akan sangat menentukan mudah atau tidaknya berbagai upaya pelestarian lingkungan dilakukan di lapangan.

“Kalau pemerintahnya serius terhadap isu lingkungan, mestinya upaya konservasi tidak sesulit yang kita rasakan sekarang. Harus ada keberpihakan, kebijakan yang kuat, pengawasan yang konsisten, dan dukungan anggaran. Karena menjaga lingkungan bukan pekerjaan satu-dua orang, tetapi tanggung jawab bersama yang membutuhkan kepemimpinan,” tegas drh. Slamet.

Di sisi lain, drh. Slamet menyatakan siap mengawal berbagai upaya penguatan kebijakan terkait lingkungan, termasuk persoalan alih fungsi lahan.

“Saya mengapresiasi niat baik FPRB. Mari kita gali data-data yang diperlukan, kemudian kita perjuangkan bersama. Termasuk saya siap mengawal audiensi ke Komisi II DPR RI terkait persoalan alih fungsi lahan,” ujar drh. Slamet.

Selain mendorong penguatan kebijakan, drh. Slamet juga membuka ruang kolaborasi untuk melakukan aksi nyata di lapangan, khususnya dalam pemulihan ekosistem dan penghijauan kawasan yang mengalami kerusakan.

“Kita kerjakan yang mungkin bisa kita lakukan saat ini. Misalnya dengan melakukan penanaman kembali hutan-hutan yang gundul,” ungkapnya.

Ia menegaskan, bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tentang mencegah bencana, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber air, pertanian, dan kehidupan masyarakat Sukabumi dalam jangka panjang.

Karena itu, menurutnya, gerakan konservasi perlu terus diperkuat dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mitigasi bencana harus dimulai sebelum bencana datang, dan menjaga alam adalah salah satu bentuk pencegahan terbaik. (Why)

Read Entire Article