Kementerian ATR/BPN Optimistis Capai Target PNBP 2026, Fokuskan Empat Strategi Utama

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan optimisme tinggi terhadap capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun Anggaran 2026.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan bahwa kunci utama untuk mewujudkan target tersebut adalah kerja keras dan konsistensi dalam menyelesaikan program-program strategis yang telah berjalan.

“Insyaallah, untuk mencapai itu harus ada kebijakan yang mendukung, karena kami harus menyelesaikan apa yang menjadi target di tahun ini, demi tercapainya sasaran pada 2026,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi usai menghadiri Rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (8/7/2025) dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi Kementerian ATR/BPN.

Ia didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Shamy Ardian, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.

Dalam rapat yang membahas pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Pudji memaparkan strategi dan fokus kebijakan Kementerian ATR/BPN dalam mendongkrak penerimaan PNBP. Terdapat empat fokus utama yang menjadi landasan kebijakan kementerian tersebut ke depan.

Pertama, peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik, termasuk pengembangan layanan berbasis Informasi Geospasial Tematik (IGT). Kedua, peningkatan kualitas layanan pertanahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, terutama lewat implementasi Sertipikat Elektronik.

Fokus ketiga adalah evaluasi kebijakan tarif dengan pendekatan yang lebih akomodatif terhadap masyarakat dan mendukung iklim investasi yang sehat. Adapun fokus keempat diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan aset-aset milik kementerian guna mendukung peningkatan penerimaan negara.

“Kami percaya dengan sinergi dan konsolidasi seluruh jajaran, target PNBP 2026 akan tercapai. Ini bukan sekadar target angka, tetapi komitmen kami untuk meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pertanahan,” tegas Pudji.

Sebagai catatan, rata-rata pertumbuhan PNBP Kementerian ATR/BPN selama ini mencapai 14,2% setiap tahun. Sebagian besar kontribusi berasal dari layanan pertanahan, yang menyumbang sekitar 97% dari total penerimaan. Capaian ini turut didorong oleh digitalisasi layanan, khususnya dalam pemeliharaan data dan informasi pertanahan.

Hingga akhir Juni 2025, realisasi PNBP Kementerian ATR/BPN telah menyentuh angka Rp1,2 triliun atau 37,3% dari target. Dengan tren positif ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan total penerimaan mencapai Rp3,3 triliun hingga akhir tahun, sebagian besar berasal dari layanan pendaftaran tanah yang terus menunjukkan kinerja unggul.

“Langkah-langkah strategis yang tengah ditempuh diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi pencapaian target PNBP yang lebih ambisius di tahun 2026, sekaligus menjadi motor penggerak reformasi layanan pertanahan nasional,” pungkasnya. (Den)