Belanja Media Pemprov Jabar Rp50 Miliar Setahun Kini Jadi Rp3 Miliar, Kata KDM Soal Sindiran Gubernur Konten 

RADAR SUKABUMI — Belakangan ramai pembicaraan di berbagai media sosial (medsos) terkait sindiran kepada Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, saat kegiatan rapat para Gubernur di DPR-RI, Senayan Jakarta, pada Selasa (29/4/2025).

Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan komisi II DPR-RI tersebut, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mendapat sindiran dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud yang menyebut Dedi Mulyadi adalah “Gubernur Konten”.

Terkait hal tersebut, Kang Dedi Mulyadi (KDM) pun menyampaikan tanggapan dalam bentuk rekaman video yang di unggah di akun Instagramnya @dedimulyadi71 dikutip pada Kamis (1/5/2025).

“Hari ini ramai, banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah Gubernur Konten. Artinya bahwa saya hanya bekerja demi konten,” tandas Dedi Mulyadi.

Lebih lanjut Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa bekerja sebagai Gubernur, tentunya harus ada tujuan yaitu visi dan misi, dan harus bisa disebar-luaskan kepada masyarakat. Termasuk terhadap kinerja Gubernurnya harus diketahui oleh rakyat yang dipimpinnya.

“Dulu sebelum saya menjabat, Gubernur itu menggunakan anggaran negara yang ada di Dinas Informasi dan Komunikasi. Judul anggarannya adalah kerja sama media. Itu salah satunya,” ungkapnya.

Tujuan kerja sama media ini agar seluruh langkah-langkah, kebijakan dan pekerjaan Gubernur tersebut bisa dimuat oleh berbagai platform media yang disebarkan dalam bentuk narasi berita, tayangan gambar maupun video serta tayangan tulisan, bebernya.

Kerja sama dengan media-media, lanjut Dedi Mulyadi, tentu memakai biaya yang cukup besar. “Saya sampaikan di Provinsi Jabar per tahun hampir Rp50 miliar. Kalau dikali 5 tahun bisa jadi mencapai Rp250 miliar belum lagi digit anggaran yang lain,” ungkapnya.

“Orang menyebutnya anggaran untuk membangun citra pemerintah provinsi maupun personaliti Gubernur itu sendiri,” ujarnya menambahkan.

Diakui Dedi Mulyadi, bahwa dirinya memang memiliki tiga platform media sosial sendiri. “Secara kebetulan saya memiliki media sendiri, ada YouTube, TikTok dan Instagram. Pada ketiga media ini saya coba merekam apa yang saya lakukan, dan hak siapa pun untuk menonton dan menilai,” tuturnya.

Tapi dari aspek kepentingan pemerintah, maka sudah terjadi re-alokasi anggaran yakni dari Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar. Artinya pemerintah sudah diuntungkan sebesar Rp47 miliar.

“Sehingga Rp47 miliar tersebut bisa digunakan buat bangun jalan, irigasi ruang sekolah, dan layanan kesehatan serta banyak jenis pembangunan lainnya,” urai Dedi Mulyadi.

“Artinya, media sosial yang saya gunakan itu sudah berhasil mengurangi pembiayaan negara, dari belanja media menjadi belanja infrastruktur yang akan dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.

Namun meskipun mendapat kritik dari berbagai, bagi Dedi Mulyadi, itu tidak masalah karena itu (kritikan) bagian dari demokrasi. “Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kritikannya. Dan yang paling utama saya akan tetap menjalankan apa yang saya lakukan,” pungkas Dedi Mulyadi. (Ron)