Anggaran Rp2,287 Triliun untuk 361 Paket Pekerjaan Jalan & Jembatan, Begini Penjelasan Kadis BMPR Jabar

BANDUNG – Di Tahun Anggaran (TA) 2025 ini, Pemerintah provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) mengelola sebanyak 361 paket pekerjaan konstruksi dengan total nilai anggaran Rp2,287 triliun.

Seluruh paket tersebut dirancang untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas pelayanan jalan dan jembatan, serta menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di seluruh wilayah Jabar.

Kepala Dinas (Kadis) BMPR Jabar Agung Wahyudi, menjelaskan bahwa ribuan kilometer (km) ruas jalan milik provinsi tersebut membutuhkan penanganan yang berkelanjutan untuk memastikan agar tingkat kemantapan jalan tetap terjaga.

Menurutnya, pihak (DBMPR) telah merancang program yang fokus pada rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan berkala, pemasangan marka, pelebaran, hingga pembangunan dan penggantian jembatan.

“Fokus kami adalah menjaga performa jalan & jembatan tetap mantap, sekaligus mempercepat penanganan ruas yang memerlukan intervensi rekonstruksi, rehabilitasi, maupun pemeliharaan berkala,” kata Agung dikutip laman Pemprov Jabar, Kamis (4/12/2025).

“Dengan begitu, pelayanan infrastruktur bagi masyarakat Jabar semakin optimal,” ucapnya menambahkan.

Lanjut dia, dari total paket yang disusun pada TA 2025, terdapat 105 paket program murni, 139 paket hasil pergeseran, 60 paket hasil perubahan, serta 57 paket melalui Belanja Tidak Terduga (BTT 1 dan BTT 2).

Paket-paket tersebut tersebar pada pekerjaan jalan maupun jembatan dengan beragam kegiatan, mulai dari pembangunan pelengkap, penggantian jembatan serta peningkatan keselamatan jalan.

Paket pergeseran menjadi kelompok terbesar dengan nilai mencapai Rp1,245 triliun. Porsi anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk rekonstruksi dan pelebaran jalan.

Untuk paket murni senilai Rp321,31 miliar, diarahkan pada pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan pembangunan pelengkap jalan serta jembatan. Pada sisi lain, paket perubahan senilai Rp348,672 miliar diprioritas untuk mempercepat penanganan ruas dan jembatan yang memerlukan tindakan segera.

Agung menambahkan, bahwa kondisi jalan provinsi sepanjang 2.362,18 km pada Semester II Tahun 2024 berada pada tingkat kemantapan 86,44 persen. Angka ini merupakan akumulasi jalan berstatus baik dan sedang.

“Meski kemantapan jalan sudah tinggi, kami tetap mempercepat penanganan ruas yang masuk kategori rusak ringan dan rusak berat agar pemerataan kualitas infrastruktur bisa dirasakan seluruh masyarakat,” urainya.

Pada kondisi jembatan, dari total 1.318 unit yang tercatat, sebanyak 1.123 unit berada dalam kondisi mantap. Hingga laporan progres terakhir, DBMPR mencatat 263 paket telah masuk tahap kontrak.

Dari jumlah tersebut, 124 paket sudah selesai sepenuhnya dan 139 paket tengah berjalan di lapangan. Selain itu, terdapat 98 paket yang masih berada dalam proses pengadaan.

Agung memastikan setiap progres fisik maupun administrasi terus dipantau secara berkala, termasuk oleh UPTD di enam wilayah kerja. “Kami memastikan seluruh proses pengadaan berjalan akuntabel dan progres fisik di lapangan terus kami monitor,” kata dia.

“Targetnya, paket-paket strategis dapat selesai tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tambah Agung.

Ia menegaskan, peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan akan terus menjadi prioritas DBMPR Jabar. Melalui perencanaan yang matang, pengawasan ketat, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan mitra pelaksana, DBMPR optimistis layanan infrastruktur bagi masyarakat akan semakin andal.

“Prinsip kami adalah jalan mantap untuk pelayanan publik yang mantap. Kami bekerja memastikan setiap ruas jalan provinsi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dunia usaha, konektivitas antar wilayah,” tutupnya. (Ron/Hms)