Diskan Sukabumi Genjot Industri Garam Rakyat

SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan industri garam rakyat. Langkah ini menjadi pijakan penting untuk mewujudkan konsep Sukabumi Mubarokah, dengan memaksimalkan potensi pesisir sepanjang 117 kilometer yang membentang di sembilan kecamatan dan 56 desa.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Sri Padmoko, menyatakan penguatan sektor pergaraman kini menjadi agenda prioritas daerah.

“Potensi garam nasional, termasuk di Jawa Barat, masih jauh dari optimal. Padahal Indonesia memiliki garis pantai lebih panjang dibanding negara pengekspor garam yang selama ini menjadi pemasok impor kita,” tegasnya.

Saat ini, produksi garam Sukabumi masih terpusat di Kecamatan Tegalbuleud. Ke depan, pemerintah daerah menargetkan perluasan tambak garam ke wilayah pesisir lain melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan, serta penguatan kelembagaan petambak.

“Kami ingin membangun ekosistem industri garam yang berdaya saing dan berkelanjutan. Bukan sekadar memenuhi kebutuhan lokal, tetapi menjadikan Sukabumi sebagai sentra garam Jawa Barat,” ujarnya.

Sri Padmoko menilai urgensi percepatan pengembangan industri garam semakin kuat, mengingat kebutuhan nasional terus meningkat sementara produksi lokal belum optimal. “Teknologi pergaraman itu sederhana dan mudah diterapkan masyarakat pesisir. Industri garam terbukti mampu menggerakkan roda ekonomi warga,” katanya.

Meski begitu, ia mengakui sejumlah tantangan masih harus diatasi, mulai dari belum adanya kawasan khusus pergaraman, keterbatasan akses pasar, minimnya minat SDM lokal, dominasi teknologi tradisional, hingga faktor alam seperti arus kuat dan fluktuasi harga.

“Persaingan dengan garam impor tidak bisa dianggap enteng. Ini tantangan nyata yang harus kami jawab dengan kerja kolaboratif,” imbuhnya.

Untuk itu, Diskan akan menggandeng lintas sektor, mulai dari pemerintah desa, kecamatan pesisir, hingga lembaga provinsi dan pusat seperti BPOM, BSN, DKP Jabar, KKP, BUMN, dan BUMD. Sejumlah terobosan disiapkan, antara lain penetapan kawasan pergaraman, penyusunan master plan garam daerah, penguatan manajemen risiko cuaca ekstrem, diversifikasi produk, peningkatan mutu, hingga pendampingan SDM dan koperasi.

Strategi pengembangan industri garam rakyat dirancang bertahap: tahun pertama–kedua fokus pada penetapan kawasan, tim pengembang, proyek percontohan, dan pelatihan SDM. Tahun ketiga–kelima diarahkan pada penguatan regulasi, pengolahan dan pengemasan produk, sertifikasi mutu, serta kemitraan pasar. “Pada fase akhir, Sukabumi menargetkan diri menjadi sentra garam rakyat berdaya saing di Jawa Barat,” tuturnya.

Sri Padmoko menegaskan, dukungan kebijakan pemerintah pusat melalui Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pergaraman Nasional menjadi momentum penting bagi Sukabumi.

“Dengan penetapan kawasan tambak garam, penguatan pemangku kepentingan, serta perlindungan bagi petambak, kami optimistis Sukabumi mampu berdiri sebagai sentra garam mandiri dan tidak lagi bergantung pada impor,” pungkasnya.(ndi/d)