Pembangunan RKB SMKN di Purwakarta Minim Pengawasan Kualitas Pekerjaan Diragukan?

PURWAKARTA – Sebagaimana diketahui, pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengalokasikan ratusan miliar rupiah anggaran dari APBD Jabar, untuk pembangunan fisik bidang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri se-Jawa Barat.

Adapun pembangunan tersebut meliputi, Unit Sekolah Baru (USB), Rehab Kelas Baru (RKB), Ruang Praktik Siswa (RPS), pengadaan lahan, dan pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras) toilet, yang tersebar di Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Jabar).

Salah satunya di Kabupaten Purwakarta, saat ini sedang dikerjakan pembangunan sebanyak 4 RKB di SMKN 1 Bungursari, dengan dana sebesar Rp1,3 miliar, dan 6 RKB di SMKN 1 Jatiluhur, sebesar Rp2,1 miliar.

Namun proyek di SMK tersebut menuai sorotan dari berbagai kalangan, salah satunya adalah dari LSM Barisan Semut Merah Indonesia (BASMI). Belakangan secara intens lembaga pemantau kajian dan kebijakan pendidikan ini, memantau proyek-proyek Disdik Jabar di wilayah  Purwakarta. Lembaga ini menilai bahwa dalam pelaksanaan pembangunan RKB SMAN maupun SMKN minim pengawasan.

“Ya, minim pengawasan. Baik dari pihak pelaksana proyek maupun perusahaan penyedia jasa/ konsultan pengawas. Termasuk dari pihak Disdik Jabar,” kata E. Yoshefin, Ketua Pelaksana harian dan divisi investigasi LSM BASMI.

Sehingga lembaganya meragukan soal kualitas bangunan RKB tersebut. Sebab, fungsi pengawasan pada sebuah proyek bangunan (gedung sekolah-red) sangat penting untuk memastikan kualitas proyek sesuai standar Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi konstruksi.

Selain itu, pengawas juga memiliki peran dalam hal koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti kontraktor, arsitek, dan pengguna proyek. Serta yang lebih penting lagi yaitu pengawasan terhadap keselamatan pada pekerja, tuturnya.

“Keselamatan kerja sangat penting, serta memastikan pekerja dan masyarakat sekitar lokasi proyek merasa aman,” kata Eyos (panggilan akrabnya) pada Jumat (26/9/2025), saat berada di kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta.

Sementara itu untuk memastikan kondisi pelaksanaan proyek pembangunan RKB, Radar Sukabumi mentambangi SMKN 1 Bungursari, Purwakarta, namun saat  dilokasi tidak diperoleh penjelasan pasti terkait proyek tersebut.

Dilokasi hanya bertemu dengan salah seorang pengawas freelance dari PT Leo Pratama Energi, selaku perusahaan pelaksana (kontraktor). “Saya hanya pengawas freelance (bukan pegawai tetap) dari kontraktor pelaksana. Jadi, saya tidak bisa memberikan penjelasan lebih jauh,” kata pengawas bernama Izom, pada Jumat (26/9/2025).

Ia pun mengatakan, bahwa petugas pengawas dari PT. Seneca Rekayasa Indonesia, tidak ada dilokasi proyek. Karena, pengawasan proyeknya bukan SMKN Bungursari saja. Tapi di SMKN Jatiluhur dan salah satu SMKN di Kabupaten Subang, pungkasnya.

Pembangunan 6 RKB di SMKN 1 Jatiluhur, Purwakarta. (foto: ron’s/ Radar Sukabumi)

Hal yang sama juga pada pembangunan RKB di SMKN 1 Jatiluhur, pantauan di lokasi tidak ada satupun petugas pengawas, baik dari CV. Amanah Putra Hasma selaku kontraktor pelaksana maupun dari PT. Seneca Rekayasa Indonesia selaku konsultan pengawas.

Menurut keterangan petugas penjaga di SMKN 1 Jatiluhur, pengawas jarang ada dilokasi proyek. “Kalaupun datang hanya sebentar, karena lokasi pengawasan proyeknya ada juga di SMKN lain. Tadi ada sebentar, terus keluar lagi,” ucap petugas itu, pada Sabtu (27/9/2025) kemarin.

Diwaktu terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik) Wilayah IV, Dinas Pendidikan Jabar, Riesye Silvana, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya hingga berita ini tayang, tak merespon. (Ron)